BOGOR – Pemerintah Pusat menekankan urgensi stabilitas nasional dan kepemimpinan daerah yang berorientasi sepenuhnya pada kepentingan rakyat. Pesan tersebut menjadi poin utama dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Senin (2/2/2026). Perhelatan ini dihadiri langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, serta 4.011 peserta yang mencakup pimpinan kementerian, lembaga negara, hingga kepala daerah dari seluruh Indonesia, termasuk Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan.
Penyelenggaraan Rakornas ini bertujuan untuk memperkuat sinkronisasi langkah antara pusat dan daerah dalam menghadapi tantangan strategis nasional. Mengusung tema “Sinergi Pusat dan Daerah dalam Implementasi Program Prioritas Presiden Menuju Indonesia Emas Tahun 2045,” forum ini menjadi wadah konsolidasi untuk memastikan program-program unggulan pemerintah berjalan linear di semua tingkatan administratif.
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, melaporkan bahwa agenda ini terbagi ke dalam tiga sesi pembahasan strategis dengan menghadirkan narasumber otoritatif. Sesi pertama memfokuskan pada bidang ekonomi, investasi, dan hilirisasi energi. Sesi kedua menitikberatkan pada kedaulatan pangan, kesejahteraan, serta implementasi Program Makan Bergizi Gratis. Sementara itu, sesi ketiga secara khusus membahas pengawalan hukum dan keamanan guna memastikan seluruh program strategis berjalan tanpa hambatan administratif maupun legalitas.
Puncak acara ditandai dengan pernyataan komitmen kolektif dari seluruh pimpinan daerah dan lembaga negara yang hadir. Di hadapan Presiden, ribuan peserta menyatakan kesiapan untuk melakukan akselerasi atau “melompat” dalam pembangunan nasional, melampaui ritme kerja biasa. Hal ini mencerminkan tingginya representasi struktur pemerintahan yang solid, mulai dari unsur eksekutif, legislatif daerah, hingga jajaran Forkopimda.
Dalam arahannya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa integritas pemimpin adalah kunci kepercayaan publik. Ia menyatakan bahwa rakyat Indonesia merindukan sosok pemimpin yang adil, jujur, dan berdedikasi tinggi tanpa memikirkan kepentingan pribadi. Presiden mengingatkan para kepala daerah agar senantiasa waspada terhadap dinamika sosial dan politik guna menjaga stabilitas yang menjadi fondasi kedaulatan bangsa.
Selain aspek kepemimpinan, Presiden juga meluncurkan Gerakan “Indonesia Asri” sebagai langkah konkret penanganan krisis lingkungan. Instruksi tegas diberikan kepada seluruh kepala daerah untuk turun langsung menangani persoalan sampah secara masif. Menurut Presiden, sampah bukan lagi sekadar isu estetika, melainkan bencana lingkungan dan ancaman kesehatan serius yang memerlukan tindakan nyata secara berkelanjutan.
Menanggapi arahan tersebut, Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menyatakan kesiapannya untuk mengimplementasikan amanat Presiden di daerah. Ia menegaskan bahwa dedikasi kepada rakyat adalah kewajiban mutlak yang tidak dapat ditawar. Ria Norsan juga menggarisbawahi bahwa stabilitas keamanan di daerah merupakan faktor kunci agar Indonesia memiliki posisi tawar yang kuat dan tidak mudah diintervensi oleh tekanan pihak luar di kancah internasional. (surya)