PIKIRAN RAKYAT - Komitmen Pemkab Bandung Barat untuk menjaga status Universal Health Coverage (UHC) Prioritas semakin diwujudkan. Ini ditunjukkan melalui kunjungan Bupati Jeje Ritchie Ismail ke kantor BPJS Kesehatan Cabang Cimahi pada hari Senin, 16 Juni 2025.
Kunjungan ini bukan hanya bersifat formal, melainkan merupakan kesempatan penting untuk meningkatkan kerjasama antar lembaga dengan tujuan memberikan jaminan pelayanan kesehatan kepada semua warga negara. Selama kunjungan itu, diadakan tanda-tangan tambahan dari Nota Kesepakatan serta Rencana Kerja yang mengikat antara BPJS Kesehatan Cabang Cimahi dan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
Poin penting dari addendum ini adalah penambahan kuota peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) di lingkungan Pemda yang akan ditanggung oleh pemerintah daerah dalam skema Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), yaitu mencapai angka 365.000 jiwa. Ini menunjukkan lanjutan atas janji Bandung Barat sejak dinyatakan sebagai kawasan dengan Universal Health Coverage (UHC) pada tahun 2024 kemarin.
Bupati Jeje menggarisbawahi bahwa kesehatan merupakan hak fundamental bagi seluruh penduduk negeri ini. Dia menyebutkan bahwa hal ini menjadikan tugas negara dan juga pemerintah lokal untuk memastikan semua orang mendapatkan layanan kesehatan dengan cara yang adil. Menambah jumlah peserta PBPU Pemda dianggap sebagai bukti konkret atas komitmen mereka dalam melayani rakyatnya.
"Kami sepenuhnya bertekad untuk memastikan kelangsungan jaminan kesehatan di wilayah Bandung Barat. Lebih-lebih lagi bagi mereka yang kurang mampu, perlu terus dapat menjangkau pelayanan medis berkualitas. Ini merupakan sebagian dari janji etika dan aspirasi politik kami," ungkap Jeje.
Lebih lanjut, Jeje menggarisbawahi pentingnya adanya sinergi yang solid antara pemerintah daerah dengan BPJS Kesehatan. Baginya, kesuksesan dari Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bukanlah tugas tunggal tetapi memerlukan koordinasi lintas sektoral yang terpadu. Dia pun memberikan penghargaan atas upaya BPJS Kesehatan Cabang Cimahi yang sudah berusaha maksimal dalam membantu implementasi UHC di wilayah mereka.
dukungan untuk tindakan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat diberikan oleh Deputi Direktur Wilayah V BPJS Kesehatan, Irfan Humaidi. Menurutnya, upaya strategis yang diambil Bupati Jeje mencerminkan komitmen konkret kepada warga tidak mampu.
“Bandung Barat bisa menjadi contoh bagi daerah lain. Komitmen ini tidak hanya mempertahankan UHC, tetapi juga memperluas jangkauan ke masyarakat yang membutuhkan,” ujarnya.
Serupa dengan itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Cimahi, Cecep Heri Suhendar, menegaskan bahwa wilayah Kabupaten Bandung Barat termasuk di antara daerah yang sangat proaktif dalam hal pelaksanaan hak kesehatan bagi warganya. Pertambahan jumlah peserta PBPU dari Pemda tersebut dipandang sebagai indikasi komitmen pemerintah setempat untuk mendukung kelangsungan program JKN secara menyeluruh.
"Dengan pertambahan jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan untuk Pemerintah Daerah, pastinya akan mempengaruhi peningkatan stabilitas pelayanan kesehatan di daerah Kabupaten Bandung Barat. Kami bersedia membantu semua usaha yang dilakukan oleh pemerintah daerah guna menjamin kelangsungan UHC," jelas Cecep.
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat bertujuan supaya semua kelompok di tengah masyarakat dapat meraih pelayanan kesehatan bermutu tanpa adanya penolakan atau perbedaan perlakuan. Dengan usaha tersebut, bidang kesehatan ditetapkan menjadi salah satu fokus terpenting dalam pengembangan wilayah itu, sesuai dengan cita-cita untuk menciptakan komunitas yang sehat, berdaya diri, serta makmur. ***