Pemerintah Hilangkan Biaya Pulsa dan Sediakan Dana untuk Rapat ASN

FRAKSI RAKYAT - Pihak pemerintah lewat Departemen Keuangan akan mencabut tarif telepon serta dana untuk keperluan pertemuan rutin ASN mulai tahun 2026.

Ini tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan untuk Tahun Anggaran 2026, yang sudah ditandatangi oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Direktur Sistem Penganggaran Ditjen Anggaran Lisbon Sirait mengatakan bahwa kedua beban tersebut tidak lagi dijalankan karena sudah kurang sesuai dengan kondisi terkini.

Lebih lanjut, menurut Lisbon, tarif telepon tersebut hanya berlaku selama pandemi Covid-19 dan ditujukan untuk penggunaan konferensi daring.

"Pembatalan Biaya Komunikasi. Sebelumnya saat kita menangani dampak dari pandemi COVID-19, terdapat biaya yang harus dibayarkan untuk keperluan komunikasi, seperti misalnya dalam pertemuan daring. Kami pernah memberlakukan hal tersebut di masa lalu, namun kini kami telah mencabut biaya ini karena memang kurang tepat untuk tetap menerapkannya," jelas Lisbon Sirait ketika berbicara dengan pers pada hari Selasa (3/6).

Selanjutnya, Lisbon juga mengungkapkan bahwa pembatalan uang saku harian untuk pegawai negeri sipil telah dicabut, terutama untuk pertemuan setengah hari dan sehari penuh yang dilakukan di luar kantor.

Yang tertinggal hanya rapat yang membutuhkan pegawai negeri sipil tinggal di hotel, biasanya dikenal sebagai full board. Dana rutinan rapat yang dialokasikan untuk hal ini adalah Rp 130 ribu setiap orang per hari.

Malahan, dia mengatakan bahwa kegiatan rapat setengah hari yang melibatkan biaya telah ditiadakan sejak tahun 2025. Sementara itu, pembatalan rapat satu hari penuh dengan biaya akan mulai berlaku pada tahun 2026 mendatang.

"Maka uang saku senilai Rp 130 per orang setiap hari tersebut hanya berlaku untuk rapat yang memerlukan penginapan atau yang bersifat full board. Dengan kata lain, dana ini hanya digunakan untuk acara yang mengharuskan peserta tinggal semalam atau lebih," terangkan Lisbon.

" Ini sesuai dengan langkah efisiensi yang diambil pemerintah dalam hal pengeluaran untuk barang-barang. Jika pertemuan-pertemuan tersebut termasuk ke dalam kategori pengeluaran untuk barang," jelasnya.

Lebih baru Lebih lama