Berikut ini sederet kontroversi Bupati Pati Sudewo yang terancam dimakzulkan. Sudewo pernah bikin geger lantaran goyang bareng Trio Srigala.
Puluhan ribu orang dikabarkan melakukan aksi unjuk rasa besar-besaran di alun-alun Pati, pada Rabu (13/8/2025) atas kebijakan Bupati Sudewo yang menaikkan PBB-P2 sebesar 250 persen. Meskipun kebijakan tersebut diketahui sudah dibatalkan, namun massa tetap menggelar demonstrasi sebagai bentuk pengecaman atas arogansi yang dilakukan oleh sang bupati serta menuntut Sudewo untuk dimakzulkan.
Sementara itu, aksi ini diwarnai dengan kericuhan, di mana pihak kepolisian yang ada di lokasi menembakkan gas air mata dan melakukan penyemprotan water cannon agar massa terpencar. Saat itu, Bupati Sudewo diketahui keluar dari atap mobilnya untuk meminta maaf, namun oleh para pendemo dia dilempari air minum kemasan hingga sandal.
Melansir dari Kompas.com, merespon desakan pendemo, DPRD Pati menyepakati hak angket dan membentuk panitia khusus (pansus) untuk pemakzulan Bupati Pati yang akan berfokus pada penyelidikan terkait kebijakan kenaikan PBB-P2 hingga 250 persen yang telah dibatalkan Sudewo. Tak hanya tentang pajak yang dikecam, berikut ini ada 7 kontroversi yang pernah dilakukan Bupati Pati Sudewo selama menjabat.
1. Kenaikan PBB hingga 250 persen
Keputusan Sudewo menetapkan tarif PBB-P2 250 persen dianggap memberatkan masyarakat dan hal ini memicu kemarahan. Imbas dari kebijakan ini juga muncul aksi demo yang menginginkan Sudewo dilengserkan dari jabatannya.
2. Tantang warga berdemo
Setelah kebijakan pajak tersebut ramai diperbincangkan, Sudewo memberikan tanggapan tentang warga yang protes. Dia mengatakan siap menghadapi pendemo, baik 5000 hingga 50 orang sekali pun.
Sudewo lalu menegaskan tak akan ada tawar-menawar serta jika dirinya didemo, dia tak akan mundur dari kebijakan yang dibuatnya. Pernyataan bupati Pati tersebut memicu protes publik, hingga akhirnya dia meminta maaf dalam konferensi pers yang digelar di Pendopo Kabupaten Pati, pada Kamis (7/8/2025).
3. Satpol PP bubarkan paksa posko donasi warga
Persiapan demo penolakan pajak dilakukan warga dengan membuat posko yang berisi logistik dari berbagai pihak yang ikut berdonasi. Namun, dalam sebuah video viral menunjukkan barang-barang tersebut disita paksa oleh aparat Satpol PP hingga menimbulkan cekcok antara warga dengan aparat.
4. Mengizinkan pegawai honorer yang gagal seleksi RSUD lapor polisi
Ratusan pegawai honorer RSUD Soewondo, Pati, Jawa tengah, diketahui tak lolos seleksi kepegawaian dan menyebabkan mereka dipecat tanpa pemberian pesangon yang layak. Saat menyampaikan aspirasi mereka ke Sudewo, jawaban bupati satu ini justru memperparah ketegangan, seolah melegalisasi pemecatan tanpa prosedur dan pendekatan konfrontatif.
“Yang tidak lolos lapor polisi silakan, yang seharusnya lapor polisi itu kami," ujar Sudewo, dilansir dari TribunJatim.com.
5. Insiden dangdut goyang erotis
Bupati Pati Sudewo diketahui pernah mendapat kritikan lantaran aksi goyangnya dengan Trio Srigala dalam agenda resmi di Pendopo Kabupaten, pada 9 Juni 2025. Atas kelakuannya itu, Bupati Pati tersebut lalu menyampaikan permintaan maaf.
"Saya meminta maaf atas atraksi yang dilakukan oleh Tiga Srigala di Pendopo Kabupaten beberapa hari yang lalu, atraksi tersebut spontan," ujar Sudewo.
6. Kebijakan lima hari sekolah
Kontroversi Bupati Pati Sudewo dalam hal pendidikan yaitu membuat kebijakan lima hari sekolah yang diterapkan pada tahun ajaran 2025/2026, tepatnya di 14 Juli 2025. Aturan ini lalu dianggap bertentangan dengan tradisi pendidikan agama lokal Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) dan Madrasah Diniyah (Madin) yang kemudian juga mendapat kritikan dari masyarakat terutama kalangan santri, guru ngaji, hingga ulama NU.
Selanjutnya, aturan itu dibatalkan melalui SK Bupati Pati nomor 400.3.1/303/M tanggal 8 Agustus 2025. Dengan demikian, sistem pembelajaran kembali diterapkan enam hari sekolah mulai 11 Agustus 2025
7. Proyek Masjid Rp15 M
Para santri yang bergabung dalam Aliansi Santri Pati untuk demokrasi (ASPIRASI) yang tersebar di seluruh penjuru Kabupaten Pati melakukan aksi demo memperotes kebijakan Pemkab Pati yang menyesuaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan menaikkan tarif Pajak PBB-P2 hingga 250 persen, di saat proyek renovasi Masjid Agung Baitunnur Pati yang menelan anggaran hingga Rp15 miliar. Unjuk rasa para santri yang juga terjadi pada 13 Agustus 2025 itu, mempertanyakan urgensi proyek masjid tersebut di tengah berbagai kebutuhan mendesak masyarakat Pati. (*)