PIKIRAN RAKYAT - Proses pembebasan lahan untuk proyek Jalan Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi) Seksi 3 ruas Cibadak-Sukabumi Barat masih terus dikebut. Kantor Pertanahan (Kantah) ATR/BPN Kabupaten Sukabumi menargetkan seluruh proses pembebasan lahan bisa segera rampung paling lambat akhir 2025.
Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran pada Kantah Kabupaten Sukabumi, Mulyo Santoso mengatakan, pengadaan tanah kini masih berlangsung.
Berdasarkan hasil inventarisasi dan identifikasi, terdapat 2.424 bidang tanah yang menjadi sasaran pembebasan. Dari jumlah tersebut, 1.990 bidang sudah mendapatkan uang ganti rugi, atau di kisaran 94,72 persen.
"Target kami jelas. Kalau anggaran tahun berjalan sudah dialokasikan, maka harus selesai di tahun anggaran tersebut. Untuk seksi 3 ini, kita kejar supaya akhir 2025 tuntas semua,” kata Mulyo.
Meski progresnya sudah mendekati angka 95 persen, menurut Mulyo, pihak BPN Kabupaten Sukabumi masih dihadapkan pada sejumlah hambatan teknis di lapangan, seperti permasalahan yang menyangkut alas hak lahan, atau dokumen pembuktian kepemilikan tanah.
Selain itu, ada juga persoalan batas bidang yang belum jelas. Beberapa warga belum menetapkan patok batas secara pasti, sehingga proses pengukuran memerlukan koordinasi lebih panjang.
"Banyak bidang yang secara hukum belum memiliki kepastian alas hak. Warga yang tanahnya terdampak proyek masih harus membuktikan legalitasnya. Ini yang memakan waktu. Lalu, kalau batas patok tidak pasti, petugas sulit melakukan pengukuran yang akurat," ujar dia.
Mulyo menjelaskan, Jalan Tol Bocimi Seksi 3 menghubungkan wilayah Cibadak hingga Sukabumi barat atau kawasan Cibolang, Kecamatan Cisaat, menjadi jalur strategis untuk mengurai kepadatan arus lalu lintas dari dan menuju Sukabumi. Jika tuntas, proyek ini diharapkan memangkas waktu tempuh Jakarta-Sukabumi dan wilayah lainnya secara signifikan.
Selain itu, masih kata Mulyo, pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR dan ATR/BPN menjadikan pembebasan lahan Bocimi sebagai salah satu prioritas nasional. Untuk mendukung konektivitas antarwilayah, tol ini juga diharapkan menggerakkan roda perekonomian lokal, khususnya sektor pariwisata dan distribusi barang.
Mulyo optimistis, kendala yang ada dapat diatasi melalui komunikasi intensif dengan masyarakat. BPN, kata dia, terus mengedepankan pendekatan persuasif, memberikan penjelasan transparan soal ganti rugi, dan melibatkan pemerintah desa untuk memediasi jika muncul perbedaan klaim kepemilikan.
"Kalau semua pihak mau terbuka dan mau duduk bersama, target akhir 2025 bukan hanya realistis, tapi bisa tercapai lebih cepat. Tentu itu yang kita dorong dan mudah-mudahan tercapai sesuai target," pungkas Mulyo.