Analis politik Boni Hargens meminta agar provokasi yang menuduh Tentara Nasional Indonesia (TNI) menciptakan keadaan darurat militer segera dihentikan. Menurutnya, TNI saat ini telah profesional dan matang dalam berdemokrasi.
"TNI kita sudah belajar dari masa lalu. Mereka sudah matang dalam berdemokrasi," kata Boni dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa (...).
TNI Tidak Memiliki Sejarah Kudeta Politik
Tidak Ada DNA Kudeta
Dalam pernyataannya, Boni juga menegaskan bahwa sejak Indonesia merdeka pada tahun 1945, tidak pernah ada peristiwa kudeta politik yang dilakukan oleh militer. Hal ini berbeda dengan negara-negara lain seperti Thailand, Filipina, atau Myanmar.
Peristiwa 1952 Bukan Kudeta
Bahkan peristiwa 1952 yang dipimpin Jenderal Besar (Purn) Abdul Haris Nasution di depan Istana Presiden Soekarno, yang oleh pengamat asing disebut sebagai percobaan kudeta, sejatinya hanya bentuk sikap kecewa TNI terhadap maraknya korupsi politik di parlemen pada masa itu.
Isu Darurat Militer dalam Aksi Massa
Hingga saat ini Boni tidak menyangkal adanya kelompok penumpang gelap dalam aksi massa yang ricuh pada akhir Agustus 2025 lalu. Namun, ia membantah keras keterlibatan TNI dalam isu tersebut.
"Selain tidak benar, tuduhan Ferry merupakan provokasi yang serius. Komunitas intelijen perlu menyelidiki tuduhan itu dengan pengumpulan informasi yang objektif dan menyeluruh," katanya, merujuk pada pernyataan pegiat media sosial Ferry Irwandi.
Dukungan dari Mantan Kepala BAIS
Sejalan dengan pernyataan Boni, mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) Soleman Ponto juga mengecam tuduhan Ferry. Menurutnya, tuduhan tersebut memengaruhi opini publik dan memanipulasi fakta.
"Pernyataan Ferry sebagai bentuk provokasi yang berpotensi merusak keutuhan NKRI dan merusak citra TNI sebagai institusi," kata Ponto.
Ia juga mendorong aparat penegak hukum segera mengambil langkah tegas demi menjaga wibawa TNI, keamanan nasional, dan persatuan bangsa.
Kemenhan Tegaskan Tidak Ada Usulan Darurat Militer
Sebelumnya diketahui, Kementerian Pertahanan (Kemenhan) membantah adanya usulan darurat militer dari Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin pasca gelombang unjuk rasa menolak tunjangan DPR di berbagai daerah pada akhir Agustus lalu.
Menurut Kepala Biro Informasi Pertahanan Setjen Kemenhan, Brigjen TNI Frega Ferdinand Wenas Inkiriwang, menyatakan bahwa berita yang dilaporkan oleh salah satu media nasional tidak benar.
"Sebagai juru bicara Kemenhan, saya menyampaikan bahwa berita ini sama sekali tidak benar. Tentunya kami menyayangkan informasi media yang tidak akurat," tegas Frega.
Ia juga menambahkan, pengajuan darurat militer tidak dapat dilakukan secara perorangan. Prosesnya harus melalui mekanisme resmi di Kemenhan, termasuk biro hukum dan peraturan perundang-undangan.
Sejumlah analis politik dan mantan pejabat intelijen menegaskan TNI sudah profesional serta tidak memiliki catatan kudeta politik. Mereka meminta provokasi terkait tuduhan darurat militer dihentikan demi menjaga stabilitas nasional.