JAKARTA — Kementerian Transmigrasi (Kementrans) mengungkapkan telah memiliki minat investasi dari salah satu perusahaan asal Korea Selatan (Korsel) dalam rangka mendukung pelaksanaan programtransmigrasi.
Menteri Transmigrasi, Iftitah Sulaiman menjelaskan bahwa komitmen investasi tersebut disampaikan oleh LX International dengan nilai mencapai Rp1,2 triliun.
"LX International berkomitmen untuk melakukan investasi senilai Rp1,2 triliun di Kawasan Transmigrasi Maloy-Kaliorang, Kalimantan Timur," kata Iftitah dalam keterangan resmi, Selasa (30/9/2025).
Iftitah memastikan penanaman modal asing ini akan memberi manfaat langsung bagi masyarakat setempat. Hal tersebut sejalan dengan arahan Presiden agar rakyat menjadi penerima manfaat utama dari setiap kegiatan investasi di daerah.
Dia menjelaskan, saat ini terdapat 3.800 tenaga kerja yang ada di kawasan transmigrasi Maloy, Kaliorang. Di mana, 80% di antaranya merupakan masyarakat lokal.
Meski demikian, Iftitah belum merinci proyek apa yang akan dikerjakan oleh LX International. Hanya saja, dia menyebut perusahaan asal Korea Selatan itu tertarik pada sektor kelapa sawit hingga batu bara di Indonesia.
"Selain LX, ada juga investor dari Malaysia yang berencana membangun bandara di kawasan ini melalui skema Build Operate and Transfer (BOT). Mereka meminta izin pemanfaatan 75 hektar lahan transmigrasi untuk pembangunan runway. Nantinya bandara ini akan diserahkan kepada negara," kata Iftitah.
Untuk menarik lebih banyak investasi ke daerah transmigrasi, Menteri Iftitah menekankan pentingnya kepercayaan dan stabilitas. Dunia usaha, katanya, memerlukan kepastian agar berani menanamkan modalnya.
Selain itu, Kementerian Transmigrasi juga sedang menyiapkan Project Facilitation Office (PFO) sebagai pusat pendampingan bagi investor. Melalui PFO, pemerintah akan membantu memperlancar koordinasi dengan kementerian terkait, termasuk Kementerian Investasi, ESDM, Kehutanan, Perdagangan, hingga Luar Negeri.
"Kami sebagai regulator akan menjadi jembatan antara dunia usaha dengan masyarakat. Sesuai arahan Presiden, kita membutuhkan investasi untuk membangun ekonomi, tetapi rakyat Indonesia tidak boleh ditinggalkan," tambahnya.