Anggota Komisi I DPR RI Syamsu Rizal mengharapkan Kementerian Pertahanan melibatkan DPR dalam rencana pengiriman Tentara Nasional Indonesia (TNI) ke Gaza, Palestina. Seorang politikus dari Partai Kebangkitan Bangsa menganggap rencana pengiriman pasukan keGazaadalah keputusan penting yang memerlukan diskusi lanjutan dengan anggota dewan.
Ia juga mendorong Kementerian Pertahanan untuk mengungkapkan detailnya melalui rapat kerja dengan Komisi I DPR. "Keputusan yang begitu besar harus melalui diskusi yang matang dan transparan," ujar Syamsu Rizal dalam keterangan tertulis di laman Fraksi PKB pada Jumat, 20 Februari 2026.
Syamsu menyampaikan bahwa pengiriman pasukan ke Gaza memerlukan persiapan khusus baik dari segi strategi, peralatan maupun pengurangan risiko. Ia juga menilai kemungkinan terjadinya benturan yang besar antara TNI dengan pasukan perlawanan di Gaza karena wilayah tersebut merupakan daerah konflik aktif yang dapat mengancam keselamatan prajurit.
Dengan mempertimbangkan hal tersebut, Syamsu menilai perlu adanya penjelasan lengkap dari Kementerian Pertahanan yang disampaikan kepada DPR sebagai wakil rakyat. Dalam rapat tersebut, ia ingin memahami tujuan, wewenang, ketentuan penggunaan hingga skema perlindungan bagi TNI.
Penjelasan tersebut dianggap mampu menghindarkan kebingungan masyarakat terhadap keputusan pemerintah yang akan mengirimkan delapan ribu anggota TNI ke wilayah Gaza. “Jangan sampai terjadi keputusan strategis yang kurang dijelaskan kepada rakyat,” ujar Syamsu.
Rencana pengiriman delapan ribu tentara ke Gaza telah dikonfirmasi oleh Presiden Prabowo Subianto saat menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) pertama Dewan Perdamaian atauBoard of Peacedi Washington D.C., Amerika Serikat pada hari Kamis, 19 Februari 2026.
Prabowo menyampaikan janji tersebut di hadapan sekitar 20 pemimpin negara anggota Dewan Perdamaian, termasuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump. "Kami menegaskan kembali komitmen kami untuk mengirimkan jumlah besar pasukan, hingga 8.000 atau lebih jika diperlukan," ujar Prabowo.
Prabowo menyatakan bahwa gencatan senjata di Gaza telah mencapai hasil yang nyata. Oleh karena itu, Indonesia bersiap mengirimkan pasukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) guna mewujudkan solusi perdamaian bagi masalah Palestina dan wilayah Gaza.
Menurut Prabowo, prajurit TNI akan ikut serta dalam pasukan perdamaian yang berasal dari berbagai negara dalam misi di Gaza. Pengiriman ribuan personel militer tersebut terjadi setelah keputusan Indonesia menerima tawaran Amerika Serikat untuk menjabat posisi Wakil Komandan Pasukan Stabilisasi Internasional (International Stabilization Force/ISF) yang dibentuk oleh Trump.
Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia mengungkapkan bahwa rencana partisipasi Indonesia dalam Pasukan Stabilisasi Internasional telah mendapatkan persetujuan dari pihak Palestina. Wakil juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Vahd Nabyl Achmad Mulachela, menyatakan bahwa pihak Palestina sudah mengetahui rencana tersebut dan setuju karena sejalan dengan misi kemanusiaan yang diemban oleh Indonesia.
"Ini dilakukan dengan konsen dari pihak Palestina. Sehingga hal ini menjadi suatu bentuk partisipasi Indonesia dalam ISF," ujar Nabyl dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Luar Negeri, Jakarta Pusat, Kamis, 19 Februari 2026.
Meskipun demikian, hingga saat ini pemerintah Indonesia belum mengumumkan jadwal keberangkatan maupun detail teknis, termasuk wewenang operasional, durasi tugas, lokasi penempatan, serta cara pelaksanaan di lapangan.
Selain itu, partisipasi Indonesia dalam Dewan Perdamaian mendapat kritikan. YLBHI, misalnya, menganggap keanggotaan di lembaga internasional yang didirikan AS ini melanggar semangat dan prinsip rakyat Indonesia yang selama ini mendukung Palestina.
YLBHI mengkritik rencana pengiriman ribuan tentara Indonesia untuk 'membantu' AS dan Israel dalam proses demiliterisasi terhadap Hamas di Palestina. YLBHI menekankan bahwa hal ini merupakan contoh buruk terhadap hak Palestina sebagai sebuah negara.
Sumber : Tempo