Foto : Istimewa
MEMPAWAH – Bupati Mempawah, Erlina, menegaskan bahwa keberadaan kritik dari masyarakat merupakan hal wajib yang berfungsi sebagai penyeimbang jalannya roda pemerintahan daerah. Menurutnya, setiap kebijakan besar yang diambil oleh pemerintah hampir selalu diiringi oleh ruang pro dan kontra. Erlina menyatakan bahwa pemerintah daerah sama sekali tidak anti-kritik, baik yang disampaikan melalui media kreatif seperti film dokumenter dan konten media sosial, maupun yang disampaikan secara langsung melalui jalur persuasif seperti silaturahmi dan surat resmi.
"Kritik itu wajib ada sebagai penyeimbang pemerintahan. Namun di tengah riuhnya perbedaan pendapat, mari kita pegang satu prinsip bahwa setiap kebijakan besar hampir selalu diikuti pro dan kontra," ujar Erlina saat memberikan keterangan kepada wartawan, Senin (25/5).
Erlina kemudian mengajak masyarakat untuk melihat benang merah dari sejarah, di mana keputusan strategis yang berani sering kali disalahpahami pada awalnya. Ia mencontohkan kisah Nabi Nuh yang sempat dihujat dan dianggap gila saat membangun bahtera di tanah kering, padahal langkah tersebut merupakan mitigasi bencana yang nyata. Di tingkat nasional, ia juga mengingatkan bagaimana beberapa tokoh kemerdekaan Indonesia dahulu sempat dicaci maki karena memilih jalur diplomasi dengan Belanda dan Jepang, yang sebenarnya merupakan strategi catur politik untuk merebut kemerdekaan.
Pola penolakan awal yang kemudian berbuah manis ini, lanjut Erlina, juga terjadi di Kabupaten Mempawah saat dirinya menggulirkan rencana pembangunan RSUD dr. Rubini. Kala itu, kebijakan Pemkab Mempawah dikritik habis-habisan dan dinilai tidak masuk akal karena nekat membangun gedung semegah itu dengan mengandalkan APBD murni. Namun saat ini, setelah proyek tersebut rampung, manfaatnya justru dirasakan langsung oleh masyarakat luas, bahkan berhasil menarik perhatian dan mendapat apresiasi dari Presiden di forum nasional.
"Masih ingat saat RSUD dr. Rubini mau dibangun? Rencana itu dikritik habis-habisan, dinilai tidak masuk akal membangun gedung semegah itu dengan APBD murni. Tapi sekarang, manfaatnya dirasakan masyarakat, bahkan jadi atensi Presiden," kenang Bupati Mempawah tersebut.
Tantangan serupa juga dihadapi Erlina saat memutuskan untuk membangun stasiun induk PDAM, yang bahkan sempat memicu protes langsung dari kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) di hadapannya. Ia mengungkapkan bahwa kebijakan tersebut terasa sangat berat dan memicu riak karena Pemkab Mempawah harus melakukan efisiensi anggaran secara besar-besaran, terlebih setelah keuangan daerah dihantam pandemi Covid-19. Akibat keputusan tersebut, sejumlah program kerja daerah terpaksa ditunda demi memprioritaskan proyek air bersih ini.
Di akhir wawancara, Erlina menegaskan bahwa seorang kepala daerah harus berani mengambil keputusan yang tidak populer demi memperjuangkan hak-hak dasar masyarakatnya. Baginya, jaminan kesehatan dan ketersediaan air bersih adalah fondasi utama yang tidak bisa ditawar. Ia pun berpesan agar masyarakat Mempawah tetap menjaga sikap kritis namun tetap objektif dalam mengawal pembangunan daerah.
"Keputusan itu memang tidak populer di awal, tapi kesehatan dan air bersih adalah hak paling mendasar yang harus saya perjuangkan untuk warga Mempawah. Silakan bersuara dan jadilah kritis, tapi mari kawal pembangunan ini dengan kepala dingin dan tetap objektif, karena sebuah keputusan berani terkadang membutuhkan waktu sebelum kebenarannya bisa kita nikmati bersama," pungkas Erlina. (arya)