Peran Pemerintah dalam Meningkatkan Sektor Perkebunan Nasional
Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian (Kementan), Ali Jamil, menekankan bahwa pemerintah memberikan perhatian besar terhadap upaya mengembalikan kejayaan sektor perkebunan nasional. Hal ini dilakukan melalui peningkatan produksi dan kualitas komoditas yang ada. Menurutnya, sektor perkebunan memiliki potensi besar untuk meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global.
Dalam sebuah diskusi fokus (FGD) bertajuk 'Kondisi Sosial Ekonomi Perkebunan dan Hilirisasi Perkebunan Rakyat', Ali menyampaikan bahwa pemerintah siap memberikan pendampingan kepada pelaku usaha mulai dari peningkatan kualitas produk hingga bantuan dalam mempertemukan pelaku usaha dengan calon pembeli di luar negeri.
Meskipun potensinya besar, Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan dalam perdagangan komoditas perkebunan. Salah satunya adalah penolakan ekspor akibat masalah penanganan pascapanen dan kontaminasi zat tertentu. Untuk mengatasi hal ini, pembenahan tata kelola rantai pasok menjadi faktor penting dalam meningkatkan daya saing produk perkebunan nasional.
Ali juga menegaskan pentingnya komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam membangun sistem penyimpanan, pengemasan, dan distribusi komoditas secara terintegrasi. Ia menilai bahwa Indonesia memiliki sumber daya alam dan manusia yang sangat besar, yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan sektor perkebunan.
Pengembangan hilirisasi menjadi salah satu aspek penting dalam meningkatkan nilai tambah komoditas perkebunan. Ketua Harian III DPP Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Andi Muhammad Syakir, menilai bahwa akses petani terhadap informasi pasar dan teknologi menjadi kebutuhan penting agar mereka memiliki posisi tawar yang lebih kuat.
Menurut Andi, pengembangan hilirisasi harus terus didorong agar Indonesia tidak hanya mengekspor bahan baku mentah, tetapi mampu menghasilkan produk bernilai tambah. Indonesia memiliki keunggulan komparatif pada berbagai komoditas perkebunan seperti kelapa sawit, kopi, kakao, kelapa, lada, pala, cengkih, dan tembakau.
Sektor pertembakauan juga menjadi fokus utama dalam penguatan sektor perkebunan. Petani menilai bahwa keberlanjutan sektor ini tidak hanya bergantung pada produktivitas di tingkat budidaya, tetapi juga pada arah kebijakan pemerintah. Mereka menekankan bahwa tembakau memiliki nilai ekonomi, sosial, budaya, dan sejarah yang telah menjadi sumber penghidupan masyarakat di berbagai daerah sentra produksi.
Sekretaris Jenderal Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI), Mahmudi, mengingatkan bahwa regulasi terkait sektor pertembakauan perlu menjaga keseimbangan antara tujuan perlindungan kesehatan masyarakat dan keberlanjutan mata pencaharian petani. Ia berpandangan bahwa karakteristik tembakau lokal perlu dipertahankan sebagai salah satu kekuatan industri nasional karena sebagian besar bahan bakunya berasal dari dalam negeri.
Sebagai salah satu komoditas perkebunan yang telah melalui proses hilirisasi, produk hasil tembakau memberikan kontribusi terhadap kinerja ekspor nasional. Pada 2024, nilai ekspor produk hasil tembakau tercatat mencapai US$1,7 miliar atau meningkat 21,7 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Ini menunjukkan masih besarnya potensi sektor tersebut dalam menopang devisa negara apabila didukung kebijakan yang kondusif dan peningkatan daya saing industri.
Mahmudi menambahkan bahwa selama ini, petani sering merasa hanya menjadi objek kebijakan tanpa dilibatkan secara langsung dalam proses penyusunannya. Padahal, merekalah yang akan merasakan dampak paling besar dari setiap perubahan regulasi. Oleh karena itu, partisipasi aktif petani dalam pengambilan keputusan menjadi hal yang sangat penting.
Dengan berbagai tantangan dan peluang yang ada, sektor perkebunan nasional memerlukan perhatian serius dari pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan. Dengan peningkatan kualitas, pengembangan hilirisasi, serta partisipasi aktif petani, sektor perkebunan dapat kembali bangkit dan memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian nasional.