JAKARTA - Sebaran asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kini tak lagi terlokalisasi di pulau sumber bencana. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengonfirmasi bahwa kepulan asap dari Sumatra dan Kalimantan telah bergerak menyeberang hingga menjangkau Banten, Jawa Barat, dan DKI Jakarta pada Jumat (16/10/2026).
Berdasarkan citra satelit sebaran asap yang dirilis BMKG per pukul 10.00 WIB, terdeteksi dua klaster utama karhutla di wilayah Indonesia. Klaster pertama bersumber dari karhutla di Merauke, Papua Selatan, yang membentang hingga ke kepulauan Maluku.
Sementara itu, klaster kedua berasal dari Sumatra dan Kalimantan yang tidak hanya menyelimuti wilayah setempat, tetapi juga melintasi Laut Jawa hingga sampai ke wilayah barat Pulau Jawa. Tak berhenti di situ, partikel asap juga terdeteksi melintas batas negara (transboundary haze) dari Sumatra dan Kalimantan menuju Semenanjung Malaysia serta Singapura, didorong oleh pergerakan angin dominan dari arah timur-tenggara menuju barat laut.
Sekretaris Utama BMKG, Guswanto, menjelaskan bahwa pergerakan asap ini menuntut pemantauan ekstra ketat terhadap kualitas udara di permukaan. Hal terpenting yang sedang dicermati adalah memastikan apakah paparan asap tersebut benar-benar terkonsentrasi di lapisan bawah yang dihirup warga, atau sekadar melintas di lapisan atmosfer atas.
BMKG juga terus menelaah tingkat keparahan dampak melalui analisis jumlah titik panas (hotspot), luas area terbakar, dan indikator kualitas udara secara rinci. Sebagai langkah antisipasi, BMKG mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan serta mengenakan masker dengan tingkat filtrasi tinggi, seperti KN95, KF94, atau N95, yang efektif menyaring partikel mikroskopis.
Fenomena ini sejalan dengan kondisi riil di ibu kota. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengakui bahwa kualitas udara di Jakarta memburuk secara signifikan dalam beberapa hari terakhir. Meski demikian, ia memilih bersikap hati-hati dan menghindari polemik terkait penyebab pasti memburuknya kualitas udara tersebut.
Pramono mengungkapkan bahwa jaringan ratusan alat pemantau emisi milik Pemprov DKI sebenarnya telah mendeteksi penurunan kualitas udara beberapa hari sebelum temuan BMKG dirilis. Kehadiran data BMKG ini, menurutnya, makin memperkuat serta mengonfirmasi indikasi bahwa kondisi udara Jakarta memang sedang tidak sehat.
