PONTIANAK – Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar), Ria Norsan mengingatkan pentingnya menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia (RI), Prabowo Subianto dalam memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Mulai dari perbaikan regulasi hingga edukasi masyarakat tentang pembukaan lahan tanpa bakar.
Hal itu disampaikan Norsan saat memimpin rapat koordinasi strategis pencegahan dan mitigasi karhutla bersama tujuh pakar akademisi dari berbagai perguruan tinggi di Kalbar, di Ruang Rapat Ruai Telabang, Kantor Gubernur Kalbar, Rabu (21/10/2026).
Menurut Norsan, penanganan karhutla membutuhkan sinergi lintas sektor, dan strategi berbasis kajian ilmiah. Ia juga menyoroti tantangan musim kemarau panjang dan fenomena El Niño yang menyebabkan minimnya curah hujan di sejumlah wilayah.
Gubernur menegaskan, upaya penanganan harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pencegahan, kesiapsiagaan, pemadaman hingga pendinginan agar api tidak kembali muncul. “Upaya pencegahan perlu dirancang secara terpadu dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang memicu dan memperluas kebakaran. Pendekatan berbasis data, dan hasil penelitian diharapkan membantu pemerintah menentukan langkah antisipasi yang lebih terukur sekaligus meningkatkan efektivitas penanganan di lapangan,” ujarnya.
Norsan menyebut, arahan Presiden juga mencakup pengerahan 1.000 perwira untuk mengedukasi masyarakat mengenai pembukaan lahan tanpa bakar. Edukasi tersebut menjadi bagian penting dalam mencegah kebakaran berulang.
Berdasarkan data yang dipaparkan dalam rakor, luas karhutla di Kalbar pada periode 1 Januari hingga 31 Juli 2026 mencapai sekitar 38.310,86 hektare. Kabupaten Ketapang menjadi salah satu wilayah dengan dampak kebakaran terluas.
Norsan turut meminta seluruh perangkat daerah serta bupati dan wali kota terkait memastikan pemadaman dan pendinginan di Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara dituntaskan. Pemantauan harus tetap dilakukan meskipun api telah padam untuk mengantisipasi munculnya kembali titik api.
Sementara itu, pakar teknik sipil Universitas Panca Bhakti Pontianak, Arif Parabi, memaparkan pentingnya pengelolaan gambut berdasarkan karakteristik lahan dan kondisi hidrologis. Menurutnya, penurunan muka air gambut saat kemarau dapat meningkatkan risiko kebakaran bawah permukaan yang sulit dideteksi dan berpotensi menghasilkan asap dalam jumlah besar.
Melalui koordinasi dengan akademisi dan pakar, Pemprov Kalbar berupaya memperkuat kebijakan mitigasi berbasis data dan kondisi ekologis, sekaligus mendorong pencegahan karhutla secara berkelanjutan.
