Jakarta, IDN Times Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mendukung partisipasi sektor bisnis untuk mencapai sasaran 3 juta unit hunian, menggunakan model kerja sama gotong royong. corporate social responsibility Paling tidak, 13 perusahaan dan organisasi sudah turut serta dalam kegiatan membangun dan merenovasi rumah dengan biaya nol rupiah untuk warga berpendapatan rendah (WBR).
Menteri Perumahan Rakyat, Maruarar Sirait menyebutkan bahwa partisipasi sektor swasta merupakan elemen vital untuk mempercepat implementasi program perumahan secara nasional guna menanggulangi keterbatasan dana pemerintah.
"Jadi seluruh CSR ini berasal 100 persen dari pihak pengusaha tersebut, yang bukan merupakan APBN, APBD, atau BUMN," ungkapnya saat menghadiri rapat kerja bersama Komisi V DPR RI pada hari Senin (19/5/2025).
1. Penciptaan 2.065 unit hunian baru oleh developer (Original sentence structure slightly altered for diversity)
Telah dicatat bahwa sejumlah perusahaan besar turut serta dalam proses pembangunan hunian baru. Agung Sedayu bersama dengan Salim Group mengembangkan 500 satuan properti di area Sebuko Sejak Koala, Kotabaru.
Astra mengungkapkan komitmennya dalam mendirikan sebanyak 250 unit hunian. Namun, tempat pembangunan tersebut belum diputuskan. Sementara itu, PT Harum Energy merencanakan pengadaan 35 unit rumah di Subang serta 30 unit lainnya di Jakarta Utara.
PT Adaro Minerals Tbk merancang sebanyak 500 unit yang terdistribusi di Kalimantan Selatan. Sementara itu, PT Berau Coal mengembangkan 500 unit lainnya di Kalimantan Timur, dan Agung Sedayu Group berencana untuk membangun 250 unit di Banten.
2. Pebisnis memperbaharui dengan cuma-cuma sebanyak 6.000 hunian.
Di samping pembangunan rumah baru, beberapa pebisnis pun menyediakan bantuan untuk perbaikan rumah yang layak ditempati. Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia telah merenovasi 3.000 unit rumah tersebut, terdistribusi di Jawa Tengah, Banten, Bogor, Depok, Jakarta, serta Bandung.
Lippo Group merenovasi 1.500 unit, masing-masing 500 unit di Jawa Timur, Bekasi, dan Tangerang. Kemudian, Barito Pacific 1.000 unit di Banten dan Jakarta, Kadin Indonesia 500 unit di beberapa wilayah.
3. APBN hanya mampu bangun 269.779 unit rumah
Ara menyebutkan bahwa hanya sebanyak 269.779 unit hunian yang bisa diprogram lewat bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), mencakup Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
"Dengan demikian, saya mengawali dengan kapasitas finansial negeri tersebut yang mencapai 269.779," jelasnya.
Pada saat bersamaan, tujuan nyata untuk membangun perumahan yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah merencanakan 3 juta unit hunian. Ini berarti pihak berwenang perlu mengatasi defisit kira-kira 2.730.221 unit melalui pendekatan alternatif.
"Maka tugas rumah tangga yang menjadi beban kita, milikku, dan bersama-sama yakni sekitar 3 juta kurang 269.779," lanjutnya.