FRAKSI RAKYAT Direktur Eksekutif dari Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menggarisbawahi bahwa ancaman terbesar bagi suatu negeri bukanlah lembaga swadaya masyarakat yang dibiayai oleh luar negeri. Sebaliknya, mereka yang bertanggung jawab atas tindakan penyuapan dalam jajaran pemerintahan lah yang sebenarnya merusak negeri serta kesejahteraan warganya.
Usman menyampaikan pernyataan tersebut sebagai respons terhadap ungkapan Presiden Prabowo Subianto tentang LSM yang didanai dari luar negeri bisa memecah belah hubungan antara warga negara.
"Penjajah terbesar negeri ini buukan lah LSM yang dibiayai oleh institusi luar negeri. Penyebab utama kelemahan negara kita ialah para elit politik yang terjerumus dalam kasus suap dan rasuah," ungkap Usman saat berbicara dengan jurnalis pada hari Selasa, tanggal 3 Juni.
Usman menyatakan bahwa pejabat negara yang terlibat dalam tindakan korupsi bukan saja mencuri dana dari masyarakat, tetapi mereka juga merusak sistem demokrasi serta pelanggaran HAM.
Bahkan, tindakan-tindakan corrupt tersebut juga dapat menghancurkan sumber daya alam serta peraturan demi keuntungan diri sendiri.
"Korupsi lingkungan yang mengeruk kekayaan alam. Korupsi hukum yang mengutak-atik hukum demi kepentingan elite dan menjadikan hukum sebagai alat untuk merampok. Bukan untuk keadilan," tegas Usman.
Penggerak HAM tersebut turut mengkritisi perilaku suap-suapan yang menciderai etika nasional. Hal ini disebabkan karena tindakan serupa hanya menguntungkan sebagian kecil individu dalam pengurusan negara.
"Mereka juga korupsi moral yang merusak kepentingan bangsa dan negara menjadi kepentingan keluarga, anak, menantu, keponakan, cucu, dan kroni. Semua ini dikerjakan oleh elite-elite politik yang korup," cetus Usman.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mengatakan bahwa negara kita kini tengah menghadapi beragam hambatan global. Dia juga sempat membicarakan tentang adanya Organisasi Non Pemerintahan (ONP) yang mempromosikan demokrasi serta hak asasi manusia tetapi dibiayai dari luar negeri.
Prabowo mendorong seluruh komponen negara untuk bergabung dalam menanamkan prinsip-prinsip Pancasila, agar dapat berkolaborasi melawan ancaman dari luar negeri yang tidak menyukai Indonesia.
"Saya sekali lagi meminta semua warga negara Indonesia untuk bersatu, perbedaan sebaiknya tak dipergunakan sebagai alasan pertikaian. Ini adalah hal yang selalu diinginkan oleh pihak-pihak luar negeri yang tidak berkepentingan dengan kemajuan dan kedaulatan bangsa kita," kata Prabowo ketika memberikan pidato pada Upacara Peringatan Hari Kelahiran Pancasila di Lapangan Gedung Pancasila, Jakarta, Senin (2/6).
Prabowo menyampaikan, ratusan tahun berbagai negara asing telah mengadu domba bangsa Indonesia. Bahkan, terkini diduga para negara asing membiayai LSM untuk terus mengadu domba bangsa Indonesia. Ia tak menginginkan bangsa Indonesia terus dipermainkan dengan negara asing.
"Sudah ratusan tahun mereka membuat konflik antara kita hingga saat ini, menggunakan uang untuk mendukung lembaga non-pemerintah agar terus memecah belah kita. Mereka menyebut diri sebagai pemelihara demokrasi, hak asasi manusia, dan kebebasan pers. Saya tidak mendorong warga negara Indonesia meragukan orang dari luar negeri; kami tak boleh menjadi alat manipulatif bagi siapa pun," tandasnya.
Oleh karena itu, Prabowo selaku pemimpin nasional mengundang berbagai pihak di tengah masyarakat agar bersatu menyelesaikan perbedaan yang terdapat. Dengan begitu, Pancasila tidak lagi menjadi semata-mata sebuah tagline kosong.
"Pancasila tidak boleh hanya menjadi semboyan atau tagline, karena kekayaan negeri ini sangat berlimpah dan seharusnya dapat dinikmati oleh semua warga negara Indonesia," tegasnya.