MEMPAWAH, 18 Juni 2025 — Kepemimpinan Bupati Mempawah, Erlina, kembali menjadi sorotan saat ia secara langsung menyerahkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan kepada 662 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Formasi Tahun 2024 di Gedung Mempawah Convention Center, Rabu (18/6).
Di hadapan Wakil Bupati Juli Suryadi, Sekretaris Daerah Ismail, serta para kepala organisasi perangkat daerah (OPD), Erlina menegaskan bahwa penyerahan SK ini tidak hanya formalitas, melainkan “momentum bersejarah” yang menandai akhir penantian panjang tenaga honorer. Ia memastikan setiap tahapan seleksi—dari penerapan Keputusan MenPAN‑RB Nomor 329/2024 hingga penetapan Nomor Induk PPPK—berjalan transparan di bawah pengawasannya.
“Saya berdiri di sini bukan sekadar menyerahkan dokumen, tetapi menyalakan lilin harapan bagi peningkatan mutu pelayanan publik di Mempawah,” ujar Erlina, menekankan bahwa proses pengangkatan merupakan bagian dari visi besarnya membangun birokrasi yang profesional dan berintegritas.
Memanfaatkan panggung sebagai forum motivasi, Erlina memberi arahan tegas namun inspiratif: para PPPK diminta bekerja profesional, disiplin, dan adaptif. Ia mengingatkan pengalaman kerja yang sudah lama bukan alasan untuk berhenti belajar.
“Saudara bisa saja sudah belasan tahun mengabdi, tetapi tantangan pelayanan publik selalu berubah. Kunci suksesnya adalah terus menyerap ilmu baru dan terbuka terhadap saran,” pesannya.
Bupati juga secara terbuka mengomunikasikan aturan main: masa perjanjian kerja lima tahun tanpa mutasi antar‑unit maupun antar‑daerah. Pelanggaran disiplin, kegagalan mencapai target kinerja, atau pengajuan mutasi otomatis menjadi dasar pemberhentian.
Langkah ini, menurut Erlina, bertujuan menjaga stabilitas formasi dan memastikan investasi SDM yang sudah dikawal Pemkab Mempawah membuahkan pelayanan optimal kepada masyarakat.
Mengakhiri sambutannya, Erlina meminta seluruh kepala OPD aktif membimbing PPPK baru agar “menjadi motor penggerak, bukan sekadar pengisi formasi.” Ia meyakini sinergi senior‑junior di lingkungan kerja akan mempercepat pencapaian target reformasi birokrasi daerah.
Plt Kepala BKPSDM, Taufik Qurahman, melaporkan dari 784 formasi yang disetujui pusat, 662 dinyatakan lulus—terdiri atas 113 guru, 121 tenaga kesehatan, dan 428 tenaga teknis. Seluruhnya kini resmi bernaung di bawah SK Bupati dan siap mengabdi.
Dengan kepemimpinan hands‑on seperti ini, Erlina tidak hanya menyejahterakan aparatur yang selama ini berstatus honorer, tetapi juga menegaskan reputasinya sebagai bupati yang mengutamakan human capital sebagai fondasi pembangunan Kabupaten Mempawah.