FRAKSI RAKYAT, SORONG - Pemerintah Kabupaten Maybrat telah secara sah mengirimkan berkas permohonan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB), yaitu Kabupaten Maybrat Sau, kepada Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu di Kantor Gubernuran Papua Barat Daya pada hari Selasa tanggal 3 Juni 2025.
Terlibat dalam pertemuan itu adalah Bupati Maybrat Karel Murafer, Wakil Bupati Ferdinando Solossa, Sekretaris Daerah Ferdinandus Taa bersama dengan tim pembentukan wilayah baru.
Dokumen ini adalah produk dari perjuangan yang berlangsung lebih dari 17 tahun.
“Hari ini kami serahkan dokumen usulan pemekaran kepada Bapak Gubernur sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat. Kami harap beliau bisa meneruskan ke pusat, terutama terkait enam DOB prioritas,” ujar Bupati Karel Murafer.
Dia mengatakan bahwa keenam wilayah itu adalah Maybrat Sau, Imeko, Raja Ampat Selatan, Raja Ampat Utara, Malamoi, dan Aitinyo.
Menurutnya, ide tersebut sudah menarik perhatian pemerintah pusat lewat surpres dan ampres, tetapi hingga kini belum terwujud.
Dia pun menyinggung kembali janji yang diberikan oleh Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo pada tahun 2018, di mana perluasan wilayah menjadi jawaban untuk menyelesaikan perselisihan antara Ayamaru dan Kumurkek dengan cara damai.
Wakil Bupati Ferdinando Solossa mengungkapkan bahwa pemekaran ini tidak bertujuan sebagai ambisi politik, tetapi merupakan keharusan mutlak guna mencapai distribusi yang lebih baik dalam hal pengembangan dan penyediaan layanan publik.
Dia mengutamakan persiapan sumber daya manusia dan kesesuaian dari struktur pemerintahan yang lebih mendekati rakyat.
Pemkab Maybrat telah mengalokasikan dana Rp1 miliar untuk mendukung proses ini, termasuk penguatan administrasi, kajian akademik, dan pemetaan ulang wilayah dengan dukungan BIG.
Rencana pemekaran ini juga meliputi Ayamaru Raya dan Aitinyo, yang sebelumnya tidak tercakup dalam undang-undang pembentukan tersebut.
Gubernur Elisa Kambu dengan senang hati menerima ide tersebut dan bersedia memberikan dukungan. Ia juga berencana mengirim surat ke Kementerian Dalam Negeri untuk melanjutkan prosesnya.
Masyarakat di Kabupaten Maybrat menginginkan cepatknya terbentuknya kabupaten Maybrat Sau untuk menjadi jawaban damai serta alat dalam mendistribusikan pembangunan secara merata. (FRAKSI RAKYAT/taufik nuhuyanan)