, JAKARTA — DPR AS meloloskan paket anggaran senilai US$3,4 triliun yang dilakukan Presiden Donald Trump . Paket anggaran tersebut mencakup pemangkasan pajak, pengurangan belanja jaring pengaman sosial, dan pembalikan sebagian besar inisiatif energi bersih era Presiden Joe Biden.
Dalam pemungutan suara yang berlangsung pada Kamis (3/7/2025) waktu setempat, DPR mengesahkan rancangan undang-undang yang dikenal sebagai "Big Beautiful Bill" tersebut dengan suara tipis 218 melawan 214. Selanjutnya, rancangan tersebut akan dikirim ke Trump untuk ditandatangani sebelum tenggat 4 Juli yang ditetapkannya sendiri.
Melansir Bloomberg pada Jumat (4/7/2025) Juru Bicara Gedung Putih Karoline Leavitt menyatakan Trump dijadwalkan menandatangani undang-undang tersebut pada Jumat pukul 17.00 waktu setempat.
Untuk meloloskan legislasi itu, Trump mengerahkan pengaruhnya atas Partai Republik melalui ancaman terhadap para petahana, pelobiannya di Gedung Putih, hingga pendekatan informal di lapangan golf.
Langkah ini diambil guna meredam resistensi dari kubu konservatif garis keras yang khawatir terhadap dampak utang, serta moderat Partai Republik dari swing state yang cemas atas skala pemotongan Medicaid.
Hanya dua anggota Partai Republik, yakni Thomas Massie dari Kentucky dan Brian Fitzpatrick dari Pennsylvania, yang bergabung dengan Partai Demokrat dalam menolak rancangan undang-undang tersebut.
Sebelumnya, Wakil Presiden JD Vance harus turun tangan untuk memecah suara imbang di Senat agar paket anggaran besar ini lolos.
Manuver Politik Trump
Kemenangan Trump diraih usai sesi pemungutan suara maraton di DPR yang sempat tertunda beberapa kali. Trump bahkan menyerang anggota fraksinya sendiri di media sosial karena enggan segera menyetujui rancangan tersebut.
Pemimpin Fraksi Republik di DPR Steve Scalise memuji langkah Trump yang berhasil memecah kebuntuan.
"Ketika presiden selesai bernegosiasi, maka waktunya memilih," ujarnya.
Ketua Komite Anggaran DPR Jason Smith menyebut legislasi ini sebagai kemenangan rakyat, khususnya mereka yang tak memiliki pelobi di Washington. Dia menyebut, ini soal mengembalikan akal sehat di ibu kota, memangkas pemborosan dan menahan belanja sembrono.
"Jika Anda mampu bekerja, maka Anda harus bekerja. Sudah waktunya berhenti membebani keluarga pekerja atas keputusan buruk Washington," ujar Smith.
Namun, kubu Partai Demokrat menilai UU ini akan mencabut akses layanan kesehatan jutaan warga yang mengandalkan Medicaid, demi mendanai pemotongan pajak bagi kalangan kaya.
Pertarungan Persepsi
Pertarungan politik diprediksi akan terus memanas hingga pemilu sela tahun depan. Demokrat berharap reaksi balik dari publik akan membawa mereka kembali berkuasa.
Pemimpin Fraksi Demokrat Hakeem Jeffries dalam pidato maraton menjelang pemungutan suara mengatakan, Undang-Undang tersebut akan mengakhiri Medicaid Selain itu, rumah sakit di wilayah pedesaan hingga panti jompo akan tutup.
Dia menambahkan, UU tersebut memberi keringanan pajak bagi masyarakat yang kaya, mapan, dan punya koneksi. Jeffries berpidato selama lebih dari delapan jam—terpanjang dalam sejarah DPR AS.
Trump dan Partai Republik berharap pemangkasan pajak senilai US$4,5 triliun dalam UU ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi. UU tersebut menunda sebagian besar pemotongan anggaran, sambil mendahulukan pemotongan pajak yang bernuansa populis, seperti peningkatan permanen kredit pajak anak dan insentif pajak selama 4 tahun untuk lansia serta pekerja bergaji tip dan lembur.
Respons Awal & Dampak Fiskal
Hasil jajak pendapat Pew Research bulan lalu menunjukkan 49% warga AS menolak paket ini, sementara hanya 29% mendukung, dan 21% tidak yakin.
Kantor Anggaran Kongres (CBO) memperkirakan legislasi ini akan menambah defisit AS sebesar US$3,4 triliun dalam satu dekade ke depan, menambah kekhawatiran pasar atas arah fiskal AS. Jeffrey Gundlach dari DoubleLine Capital bahkan menyebut beban utang AS sudah tak tertahankan, sementara dolar AS telah melemah sekitar 9% terhadap mata uang utama global tahun ini.
Namun, kenaikan plafon utang sebesar US$5 triliun yang disertakan dalam UU ini menghapus risiko gagal bayar yang sebelumnya diperkirakan bisa terjadi pada pertengahan Agustus jika tidak ada tindakan dari Kongres.
Isi UU: Pemangkasan dan Insentif
Revisi terakhir dari UU ini lebih besar dari versi awal DPR karena adanya perubahan dari Senat, termasuk menjadikan permanen sejumlah insentif pajak bisnis untuk bunga pinjaman, riset dan pengembangan, serta depresiasi bonus atas aset seperti mesin dan pabrik.
UU ini juga memangkas dana Medicaid sebesar hampir US$1 triliun dalam 10 tahun, mencakup pengurangan pendanaan federal untuk negara bagian, persyaratan kerja baru bagi penerima dewasa sehat tanpa anak di bawah usia 14 tahun, serta kewajiban berbagi biaya bagi penerima manfaat Obamacare.
Selain itu, pemotongan juga mencakup program bantuan pangan federal dan pinjaman mahasiswa. Sebagian besar insentif pajak energi bersih warisan Biden dihapus, termasuk penghapusan kredit pajak kendaraan listrik senilai US$7.500 untuk pembelian setelah 30 September.
UU ini juga memperpanjang pemotongan pajak individu dan bisnis kecil dari 2017 yang sedianya berakhir pada akhir 2025. Ada pula tambahan dana untuk penegakan imigrasi ilegal dan belanja militer, termasuk sistem pertahanan rudal “Golden Dome” yang digagas Trump.
Beberapa anggota DPR dari negara bagian dengan pajak tinggi seperti New York, New Jersey, dan California berhasil memenangkan penaikan sementara batas pengurangan pajak negara bagian dan lokal menjadi US$40.000, sebelum kembali ke batas awal US$10.000 dalam lima tahun.