Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan kesempatan kepada Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo untuk memberikan penjelasan terkait rencana perjalanan dinas ke New York, Amerika Serikat (AS). Langkah ini dilakukan agar informasi yang beredar di masyarakat menjadi lebih jelas dan tidak menimbulkan spekulasi.
Polemik ini muncul setelah beredarnya dokumen yang diduga mencantumkan nama istri dan anak Dody sebagai bagian dari rombongan dalam kunjungan dinas tersebut. Hal ini menarik perhatian publik dan memicu pertanyaan mengenai penggunaan fasilitas negara.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan bahwa pihaknya siap menerima klarifikasi dari Dody. Ia menekankan pentingnya transparansi dan kejelasan dalam penyampaian fakta agar masyarakat tidak terkecoh oleh informasi yang tidak jelas.
“Ya, silakan untuk klarifikasi bisa disampaikan juga secara terbuka, menyampaikan fakta yang sebenarnya seperti apa, sehingga masyarakat juga tidak simpang siur terhadap informasi yang kemudian beredar di ruang-ruang publik,” ujar Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (20/7).
Budi menjelaskan bahwa potensi konflik kepentingan seperti dugaan penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi maupun keluarga adalah hal yang sering terjadi, baik di lingkungan pemerintah pusat maupun daerah. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya peran satuan pengawas internal untuk melakukan pengawasan secara aktif.
Menurutnya, setiap fasilitas dinas harus digunakan sesuai dengan tujuan dan kepentingan negara, bukan untuk kepentingan pribadi. Hal ini penting agar tidak terjadi konflik kepentingan.
“Artinya itu sudah tidak sesuai dengan peruntukan dari fasilitas-fasilitas dinas yang seharusnya digunakan untuk kepentingan negara,” tegas Budi.
Ia menambahkan bahwa jika fasilitas dinas dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau keluarga, maka kondisi tersebut dapat mengarah pada dugaan penyimpangan.
“Sehingga kalau itu digunakan untuk kepentingan pribadi ataupun kepentingan keluarga, artinya ini ada dugaan penyimpangan,” imbuhnya.
Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menjadi perhatian publik dalam beberapa pekan terakhir. Sorotan tersebut berawal dari beredarnya dokumen rencana perjalanan dinas Menteri PU Dody Hanggodo ke Amerika Serikat, yang kemudian berkembang dengan munculnya isu mutasi besar-besaran aparatur sipil negara (ASN) diduga berkaitan dengan kebocoran dokumen tersebut.
Perbincangan di media sosial mencuat setelah dokumen bertanggal 29 Juni 2026 itu tersebar luas. Berdasarkan dokumen tersebut, Dody dijadwalkan menghadiri High Level Meeting of the United Nations General Assembly on the Midterm Review of the New Urban Agenda yang berlangsung di New York pada 13–19 Juli 2026.
Dokumen yang beredar juga memuat nama istri dan anak Dody sebagai bagian dari administrasi perjalanan. Menanggapi hal itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PU Apri Artoto membenarkan bahwa surat yang tersebar merupakan dokumen administrasi resmi.
Meski demikian, Dody Hanggodo akhirnya memutuskan membatalkan seluruh agenda kunjungan kerjanya ke Amerika Serikat di tengah ramainya perhatian publik terhadap dokumen tersebut. Keputusan ini diambil sebagai bentuk tanggung jawab terhadap isu yang muncul dan untuk menjaga kredibilitas institusi.