Pengamat politik Rocky Gerung menyebut, isu Fufufafa bakal kembali ramai setelah pembebasan Hasto Kristiyanto dan Tom Lembong.
Seperti diketahui, Fufufafa adalah akun KasKus yang banyak mengunggah ujaran kebencian, termasuk kepada Prabowo Subianto semasa belum menjabat presiden.
Akun tersebut ramai disebut-sebut dimiliki oleh Gibran Rakabuming Raka, yang kini menjabat Wakil Presiden.
Mulanya, Rocky menyebut pembebasan Hasto dan Tom Lembong membuat gempa politik di Solo.
Solo yang dimaksud Rocky adalah Presiden ke-7 RI, Jokowi, berdasarkan kediamannya.
Hal itu lantaran, pembebasan Hasto melalui amnesti menunjukkan hubungan Prabowo dengan PDIP yang mendekat.
Di sisi lain, Jokowi merupakan pecatan PDIP, dan hubungannya dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri jamak diketahui tidak baik-baik saja.
"Pada akhirnyanya ada semacam kecerahan di dalam sistem politik kita. Karena Presiden Prabowo mengajukan penghapusan hukuman abolisi pada keputusan dari pengadilan terhadap hukuman pada Hasto dan Tom Lembong. Dan itu jadi semacam gempa bumi politik kecil yang resonansinya tiba di Solo," kata Rocky di channel Youtubenya @RockyGerungOfficial_2024, Jumat (1/8/2025).
Menurut Rocky, sejak awal, jeratan kasus kprupsi terhadap Hasto dan Tom Lembong adalah bentuk kriminalisasi karena aktivitas politiknya.
"Karena bagaimanapun kita mengerti dari awal apa motifnya sehingga Tom Lembong dipenjara apa karena dia mendukung kapitalis tuh," kata Rocky.
"Demikian juga pada Hasto bahwa dari awal itu betul-betul adalah kriminalisasi itu. Dan upaya untuk mencegah tumbuhnya kader-kader baru di PDIP. Jadi kelihatannya memang Hasto tidak bersalah," tambahnya.
Rocky menilai keputusan Prabowo untuk memberi amnesti dan abolisi kepada Hasto dan Tom Lembong adalah bentuk sikapnya dalam memahami hukum dan politik.
"intinya adalah Presiden mengerti bahwa tekanan politik itu tidak boleh dijadikan alasan untuk mengadili seseorang. Perbedaan politik hal yang biasa, tetapi jangan dijadikan itu sebagai forum balas dendam. Politik enggak boleh ada balas dendam."
"Karena politik itu adalah kecerdasan untuk bernegosiasi, berdiplomasi, sekaligus kecerdasan untuk saling mengitip strategi," paparnya.
Dengan mendekatnya Prabowo dengan PDIP, menurut Rocky, Jokowi akan kecewa.
"Presiden Prabowo tentu membutuhkan dukungan PDIP dan pada saat yang sama tentu geng Solo akan kecewa tuh," kata Rocky.
Rocky menangkap adanya kegundahan publik atas sikap Prabowo yang kerap menunjukkan penghormatan berlebih terhadap Jokowi.
Salah satunya, saat Prabowo menyempatkan sowan ke kediaman Jokowi sebelum hadir pada penutupan Kongres PSI di Solo, Minggu (20/7/2025).
Bagi Rocky, Prabowo pun merasakan kegundahan itu didengarkan Prabowo sehingga bisa menunjukkan sikap yang tegas.
"Tentu beliau juga mengalami semacam pembelajaran politik karena kritik netizen, kritik warga negara, kritik bahkan dari asing itu menunjukkan bahwa Presiden Perbowo mendengarkan suara yang yang vokal untuk meminta supaya Anda sebagai Presiden Pak Perbowo otentikkan politik Anda supaya orang mengerti bahwa ini adalah era Presiden Prabowo bukan era Presiden Jokowi," jelas Rocky.
Rocky pun membaca posisi Jokowi saat ini melemah.
"Jadi sekali lagi kita mulai melihat bagaimana posisi Presiden Jokowi pada akhirnya makin lama makin lemah, bukan karena dilemahkan oleh kalkulasi politik tapi dilemahkan oleh semacam perangai beliau yang tetap ingin cawe-cawe itu," jelasnya.
Setelah pembebasan Hasto dan Tom Lembong pun tidak akan membuat publik berhenti.
Menurut Rocky, isu selanjutnya yang akan disuarakan adalah Fufufafa dan dugaan ijazah palsu Jokowi.
Kedua isu itu sudah melekat di benak publik sehingga tidak akan lenyap sampai akhirnya dibuktikan.
"Jadi kelihatannya memang ada semacam kesadaran politik dari publik untuk menekan dan tekanan itu pasti akan berlanjut pada isu Fufufafa pada isu ijazah palsu itu," kata Rocky.
"Isu Fufufafa dan isu ijazah palsu itu adalah isu publik yang sudah menetap yang terkait dengan pengetahuan yang tak mungkin disebutkan atau semacam insight yang ada di benak masyarakat Indonesia bahwa Presiden Jokowi memang berperangai politik, perangai politik ya, berperangai politik pembohong. Jadi itu yang terjadi," lanjutnya.
Reaksi Gibran
Keputusan Presiden Prabowo Subianto memberikan amnesti kepada Sekretaris Jenderal PDI Peruangan (PDIP), Hasto Kristiyanto dan abolisi kepada Tom Lembong memicu perhatian luas publik.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyatakan keyakinannya bahwa langkah tersebut telah melalui perhitungan yang matang.
Pernyataan itu disampaikan Gibran di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Jumat (1/8/2025) di tengah sorotan publik terhadap pengampunan hukum.
Kedua tokoh itu sebelumnya divonis atau masih dalam proses hukum terkait kasus korupsi.
“Saya meyakini apapun yang sudah diputuskan oleh Bapak Presiden itu pasti sudah dikalkulasi secara matang,” kata Gibran.
Ia menambahkan bahwa momentum menjelang Hari ke-80 RI ini merupakan waktu yang tepat untuk merajut kembali semangat persaudaraan antar anak bangsa.
Langkah Presiden Prabowo ini telah mendapatkan dukungan resmi dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI melalui rapat konsultasi di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (31/7/2025).
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan detail dua surat yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto.
Surat pertama menyangkut abolisi terhadap mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong. Tom Lembong sebelumnya divonis 4,5 tahun penjara dalam kasus korupsi impor gula dan masih dalam proses banding.
Surat kedua berisi permintaan amnesti terhadap 1.116 narapidana, termasuk Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, yang divonis 3,5 tahun penjara dalam kasus suap PAW DPR.
Alasan Hasto Diberi Amnesti Menurut Menteri Hukum
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengungkapkan alasan dibalik pemberian amnesti kepada Hasto Kristiyanto.
Menurut Supratman, amnesti ini diberikan kepada Hasto bukan hanya didasari oleh pertimbangan hukum saja, tapi juga aspek persatuan nasional.
Terlebih sebentar lagi akan ada momentum perayaan Hari Kemerdekaan 17 Agustus.
Selain itu, ada juga faktor kemanusiaan dalam pertimbangan pemberian amnesti kepada Sekjen PDIP itu.
“Dan kita bersyukur malam ini karena pertimbangan DPR-nya sudah disepakati oleh fraksi-fraksi. Kita tunggu selanjutnya nanti keputusan Presiden yang akan terbit. Saya rasa itu, terima kasih."
“Salah satu hal satu, kan amnesti ada 1.116. Salah satu yang menjadi dasar pertimbangan kepada dua orang yang saya sebutkan tadi (Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto) yang disebutkan oleh Pak Ketua, adalah salah satunya tentu kita ingin menjadi ada persatuan dan dalam rangka untuk perayaan 17 Agustus,” kata Supratman di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (31/7/2025) malam.
(*/ )
Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News
Ikuti juga informasi lainnya di Facebook , Instagram dan Twitter dan WA Channel
Berita viral lainnya di Tribun Medan