PESAWARAN INSIDE – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyerukan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan partai politik dalam memperjuangkan kebijakan yang benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat. Ajakan itu ia sampaikan saat menghadiri Musyawarah Wilayah VI Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Provinsi Lampung yang berlangsung di Ballroom Hotel Emersia, Bandarlampung, Minggu (24/8/2025).
Dalam pidatonya, Gubernur Mirza menekankan bahwa politik bukan hanya tentang perebutan kekuasaan, tetapi harus mampu melahirkan keputusan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Menurutnya, regulasi politik sangat menentukan harga bahan pokok, ketersediaan lapangan kerja, kualitas pendidikan, serta distribusi hasil pertanian. “Politik harus menghadirkan solusi konkret, bukan hanya sekadar wacana,” ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa Provinsi Lampung masih menghadapi tantangan serius, terutama pada persoalan kemiskinan dan pengangguran. Berdasarkan data terakhir, angka pengangguran terbuka di Lampung mencapai 10,67 persen, jauh di atas rata-rata nasional. Situasi ini semakin mengkhawatirkan dengan rendahnya tingkat partisipasi pendidikan: hanya 62 persen lulusan SMP yang melanjutkan ke SMA, sementara hanya 21 persen lulusan SMA yang berhasil masuk perguruan tinggi.
Lebih ironis lagi, Gubernur Mirza mengungkapkan bahwa dari sekitar 30 ribu lulusan sarjana per tahun, hanya sekitar 3 persen yang bekerja sesuai dengan bidang keahliannya. “Jika kondisi ini terus dibiarkan, Lampung tidak akan mampu keluar dari jebakan pengangguran dan kemiskinan,” tegasnya.
Di sektor pertanian, Mirza menyoroti masalah distribusi gabah yang sebagian besar justru keluar dari Lampung, membuat masyarakat setempat harus membeli kembali beras dengan harga lebih tinggi. Ia menilai kebijakan pelarangan ekspor gabah yang pernah diberlakukan sempat membuat penggilingan padi di desa-desa kembali bergairah. Menurutnya, kebijakan serupa harus terus dikaji agar petani Lampung dapat menikmati hasil jerih payah mereka sendiri.
Pendidikan juga menjadi sorotan utama Gubernur Lampung. Ia menegaskan bahwa pendidikan murah dan berkualitas merupakan kunci keberhasilan pembangunan manusia. “Kalau kualitas pendidikan tidak diperbaiki, bonus demografi yang kita miliki bisa berubah menjadi bencana. Generasi muda kita akan kehilangan daya saing,” ucapnya.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Mirza mengajak semua partai politik, termasuk PKS, untuk ikut berkolaborasi dengan pemerintah dalam mendorong kebijakan yang solutif. Ia meyakini bahwa politik yang stabil dan regulasi yang tepat akan membawa Lampung keluar dari kemiskinan. “Kolaborasi antara pemerintah, partai politik, dan seluruh elemen masyarakat adalah kunci utama. Hanya dengan kebersamaan kita bisa mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat Lampung,” katanya.
Menanggapi ajakan tersebut, Ketua DPW PKS Lampung Ade Utami Ibnu menegaskan komitmen partainya untuk menghadirkan politik yang benar-benar membela rakyat. Menurutnya, politik harus dipandang sebagai alat perjuangan, bukan sekadar sarana meraih kekuasaan. Ia menilai setiap kebijakan yang lahir dari proses politik wajib memberikan manfaat nyata bagi rakyat. “Politik jangan sampai menambah beban hidup masyarakat. Sebaliknya, ia harus jadi jalan keluar atas masalah sosial yang dihadapi rakyat,” ujar Ade.
Ade juga menyoroti potensi besar Lampung di sektor pertanian, perkebunan, dan kelautan. Namun ia menilai potensi tersebut belum mampu memberikan nilai tambah optimal bagi masyarakat. Karena itu, ia mendorong kebijakan yang lebih berpihak pada petani, nelayan, dan kelompok rentan lainnya agar keadilan sosial benar-benar terwujud.
Selain itu, Ade menekankan pentingnya mempersiapkan generasi muda melalui pendidikan yang berkualitas dan penyediaan lapangan kerja yang layak. Ia mengingatkan bahwa bonus demografi hanya akan menjadi berkah jika generasi muda mendapat kesempatan untuk berkembang. “Kalau anak-anak kita tidak memiliki akses ke pendidikan dan pekerjaan, bonus demografi justru akan menjadi beban sosial,” ungkapnya.
Ade menutup sambutannya dengan ajakan kepada semua pihak untuk bersama-sama membangun politik yang solutif, bukan sekadar janji. “Mari kita jadikan politik sebagai sarana ibadah dan perjuangan. Dengan kolaborasi, Lampung bisa lebih maju dan rakyatnya lebih sejahtera,” pungkasnya.***