PR GARUT - Provinsi Jawa Barat kembali menjadi sorotan nasional. Jumlah penduduk yang menembus 50 juta jiwa, ditambah wilayah administrasi yang luas dan kompleksitas pelayanan publik, membuat wacana pemekaran daerah kembali mencuat.
Rencana terbaru yang beredar menyebutkan pembentukan 25 kabupaten dan kota baru, angka yang jauh lebih besar dibanding wacana sebelumnya. Meski masih usulan, rencana ini diyakini akan membawa konsekuensi besar, baik dari sisi anggaran maupun tata kelola pemerintahan.
Latar Belakang Pemekaran
Saat ini, Jawa Barat memiliki 27 kabupaten/kota. Beban pelayanan publik yang meningkat, jarak wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan provinsi, serta kebutuhan pembangunan mendesak, menjadi alasan utama diusulkannya pemekaran.
Tujuan pemekaran antara lain:
Mendekatkan pelayanan publik ke masyarakat.
Mempercepat pembangunan infrastruktur.
Mengoptimalkan potensi ekonomi daerah.
Namun, pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) tidak murah. Pemerintah perlu menyiapkan dana besar untuk membangun kantor pemerintahan, menyediakan SDM, serta membentuk regulasi dan perangkat hukum baru.
Daftar Usulan Kabupaten/Kota Baru
Beberapa nama yang muncul dalam wacana ini antara lain:
Kabupaten Garut Utara, Kabupaten Bogor Barat, Kabupaten Sukabumi Utara, Kabupaten Tasikmalaya Selatan, Kabupaten Bandung Timur.
Kabupaten Cirebon Timur, Kabupaten Indramayu Barat, Kabupaten Bekasi Utara, Kabupaten Purwakarta Selatan.
Kota Lembang, Kota Cikampek, Kota Banjaran, Kota Parigi.
Kabupaten Majalengka Timur, Kabupaten Sumedang Utara, Kabupaten Karawang Selatan, Kabupaten Subang Utara.
Kabupaten Kuningan Timur, Kabupaten Bogor Timur, Kota Pangandaran, Kabupaten Cianjur Selatan.
Kota Singaparna, Kabupaten Bandung Barat Utara, Kota Rajapolah, Kabupaten Garut Selatan.
Daftar ini bisa berubah mengikuti kajian lebih mendalam dan keputusan pemerintah pusat.
Beban Berat Pemekaran
Meski terdengar menarik, realisasi pemekaran 25 daerah baru tidak mudah. Pemerintah pusat masih menerapkan **moratorium pemekaran, sehingga usulan ini belum bisa direalisasikan.
Tantangan yang dihadapi meliputi:
1. Pembiayaan awal besar: membangun kantor, DPRD, dan fasilitas publik.
2. Kesiapan SDM & regulasi: DOB membutuhkan aparatur profesional dan peraturan daerah lengkap.
3. Risiko kehilangan potensi ekonomi: beberapa kabupaten induk takut kehilangan wilayah dengan pendapatan tinggi.
Suara dari Daerah
Beberapa kepala daerah mendukung wacana ini karena diyakini dapat mempercepat layanan publik. Namun, ada juga yang menilai pemekaran bukan solusi utama; fokus seharusnya pada manajemen pemerintahan dan pemerataan anggaran.
Tokoh masyarakat menekankan bahwa pemekaran harus direncanakan matang, bukan sekadar perebutan jabatan, melainkan untuk kesejahteraan rakyat Jawa Barat.***