PONTIANAK – Tabir gelap dugaan korupsi berjamaah di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kalimantan Barat periode 2022-2024 akhirnya tersingkap. Praktik ini diduga kuat dilakukan secara sistematis melalui rekayasa ratusan dokumen kontrak proyek non-fisik dan penggunaan personel fiktif yang dikendalikan melalui sebuah grup WhatsApp bernama “TAVIYASA PUTRA”.
Tidak tanggung-tanggung, kebocoran rekaman percakapan di grup tersebut menyeret nama-nama petinggi dinas yang diduga menjadi sutradara di balik layar.
Skandal ini mulai memanas setelah bukti percakapan dalam grup WhatsApp konsultan tersebut bocor ke publik. Dalam rangkaian chat tersebut, muncul nama “Rita” dan “Nining” yang diduga kuat merujuk pada Kepala Dinas dan Kepala Bidang (PPK) Disdikbud Kalbar saat itu. Peran keduanya terindikasi sangat sentral: memberikan arahan langsung dan mengoreksi kelengkapan dokumen yang direkayasa.
Alur komando diduga bergerak dari sang pejabat kepada koordinator lapangan berinisial SAB. Melalui instruksi SAB, tim kemudian bekerja "merapikan" dokumen sesuai pesanan agar lolos verifikasi, yang disinyalir juga melibatkan oknum Pokja Pemilihan untuk memuluskan jalan.
Modus yang dijalankan tergolong sangat berani. Untuk memenangkan ratusan paket proyek perencanaan dan pengawasan SMAN, SMKN, serta SLBN, grup ini diduga menggunakan ratusan nama personel fiktif. Berikut adalah rincian praktik yang terungkap:
- Pemalsuan Massal: Contoh stempel (cap) dan spesimen tanda tangan dibagikan secara terbuka di dalam grup WhatsApp untuk dipalsukan ke dalam dokumen kontrak.
- Pengendali Tunggal: Sosok SAB disebut sebagai otak yang mengoordinasikan pengisian dokumen proyek fiktif tersebut agar terlihat sah secara administrasi.
- Sumber Dana: Proyek yang menjadi bancakan ini bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) TA 2022-2024.
Informasi yang dihimpun menyebutkan bahwa motif di balik kerumitan rekayasa ini adalah komitmen fee yang fantastis. Isu yang berkembang di lingkaran rekanan menyebutkan bahwa setoran untuk "orang dalam" bisa mencapai 35% dari nilai kontrak. Jika akumulasi ratusan paket proyek ini dihitung, potensi kerugian negara diprediksi mencapai angka yang sangat signifikan.
Hingga berita ini diturunkan, publik menunggu keberanian aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas keterlibatan para pejabat teras dan koordinator lapangan dalam lingkaran setan "Taviyasa Putra" ini. (arya)