KETEGANGAN diplomatik antara Australia dan Israel memanas setelah pemerintah Australia menanggapi serangan dari PM Israel Benjamin Netanyahu yang menyebut Perdana Menteri Australia "lemah." Seorang menteri Australia justru menuduh pemimpin Israel itu menyamakan kekuatan dengan kekerasan dan pembunuhan massal.
Dalam wawancara dengan lembaga penyiaran nasional Australia pada Rabu waktu setempat 20 Agustus 2025, Menteri Dalam Negeri Tony Burke menegaskan, kekuatan tidak diukur “dari berapa banyak orang yang dapat Anda ledakkan atau berapa banyak anak yang dapat Anda biarkan kelaparan,” demikian pernyataannya yang dikutip dari Al Jazeera .
Netanyahu Sindir Albanese di Media Sosial
Burke berkomentar setelah Netanyahu pada Selasa lalu melontarkan kritik tajam kepada PM Australia Anthony Albanese melalui media sosial.
Netanyahu menyebut Albanese sebagai “politisi lemah yang mengkhianati Israel dan mengabaikan orang-orang Yahudi Australia”. Dalam wawancara di program Sarapan Pagi Radio Nasional ABC, Burke menilai “serangan” tersebut sebagai bagian dari upaya Israel menyerang negara-negara yang mengakui negara Palestina.
“Kekuatan lebih baik diukur dari apa yang telah dilakukan Perdana Menteri Anthony Albanese, yaitu ketika ada keputusan yang kita tahu tidak akan disukai Israel, ia langsung menghubungi Benjamin Netanyahu,” tutur Burke yang dinukil dari Al Jazeera , Rabu, 20 Agustus 2025.
Hubungan antara Australia dan Israel yang selama ini dikenal sebagai sekutu dekat, memburuk dalam beberapa bulan terakhir akibat ketegangan perang di Gaza. Namun, ketegangan tersebut memuncak tajam setelah Canberra mengumumkan pekan lalu keputusan mereka untuk mengakui negara Palestina.
Kebijakan Pembatalan Visa
Situasi memanas setelah Australia membatalkan visa seorang politisi sayap kanan Israel Simcha Rothman, yang dijadwalkan melakukan kunjungan ke sinagoge dan sekolah Yahudi di Australia. Kunjungan tersebut diselenggarakan oleh Asosiasi Yahudi Australia (AJA). Rothman adalah anggota Partai Keagamaan Nasional, Zionis Keamanan yang dipimpin oleh Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich.
Dinukil dari ABC Australia , Israel pun merespons kebijakan tersebut dengan mencabut visa perwakilan Australia yang bertugas di Otoritas Palestina pada Senin malam. Pembatalan visa tersebut menjadi sinyal paling jelas dari meningkatnya ketegangan diplomatik antara Australia dan Israel. Terutama setelah, Anthony Albanese mengumumkan rencana pengakuan negara Palestina dalam Sidang Umum PBB bulan depan.
Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Sa’ar, menyatakan keputusan pembatalan visa itu berkaitan dengan langkah Australia mengakui negara Palestina serta dianggap sebagai "penolakan yang tidak beralasan" terhadap visa Rothman. Ia pun menuduh pemerintah Australia memilih untuk mengobarkan antisemitisme.
Pemerintah Australia menyatakan telah mengadakan pembicaraan dengan Duta Besar Israel Amir Maimon, ihwal pembatalan visa tersebut. Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong, pada Selasa, 19 Agustus 2025, menyebut tindakan Israel itu sebagai "reaksi yang tidak dapat dibenarkan" menyusul keputusan Australia mengakui Palestina.
“Di saat dialog dan diplomasi sangat dibutuhkan, pemerintahan Netanyahu justru mengisolasi Israel dan melemahkan upaya internasional menuju perdamaian dan solusi dua negara,” kata Wong dalam sebuah pernyataan.
“Kami akan terus bekerja sama dengan para mitra seiring kami berkontribusi pada momentum internasional untuk solusi dua negara, gencatan senjata di Gaza, dan pembebasan para sandera. Pemerintah Australia akan selalu mengambil tindakan tegas terhadap antisemitisme,” demikian Wong.
Di sebuah pernyataan, Kementerian Luar Negeri Otoritas Palestina mengutuk “dengan sekeras-kerasnya tindakan sewenang-wenang tersebut”.
"Kementerian menganggap tindakan ini ilegal dan melanggar Konvensi Jenewa, hukum internasional, dan resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang tidak memberikan otoritas tersebut kepada penguasa pendudukan," ungkapnya.
Sita Planasari berkontribusi dalam penulisan artikel ini.