Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kabupaten Garut, Widiana Safaat, menyoroti kasus keracunan massal yang mengancam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurutnya, solusi atas permasalahan ini terletak pada desentralisasi pengelolaan Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menjadikan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sebagai pelaksana utama program.
"Program MBG, yang dicanangkan oleh Pemerintah Pusat, merupakan inisiatif strategis untuk masa depan sumber daya manusia Indonesia. Namun, sejak diluncurkan, program ini diwarnai oleh insiden keracunan massal yang telah menimpa ribuan anak," kata Widiana dalam pernyataannya yang diterima jabar.pikiran-rakyat.com, Kamis 25 September 2025.
Ia juga menyebutkan bahwa akar masalahnya adalah model implementasi sentralistik.
Penggunaan dapur umum ataudapur pusat"yang menciptakan jeda waktu fatal antara proses memasak dan konsumsi," katanya.
Widiana Safaat, yang juga merupakan mahasiswa Magister Teknologi Industri Pertanian UNPAD, melihat bahwa program MBG dan keberadaan KDMP dapat disinkronkan. Pemerintah sendiri telah membentuk lebih dari 80.000 unit KDMP di seluruh Indonesia dengan mandat utama sebagai pusat ekonomi desa.
"Menggabungkan kedua program ini adalah sebuah simbiosis strategis. Dengan menyerahkan pelaksanaan MBG kepada KDMP, kita tidak hanya menyelesaikan masalah keamanan pangan, tetapi juga mempercepat mandat ekonomi KDMP itu sendiri," katanya.
Tidak hanya itu, lanjut Widiana, ada dua keuntungan utama dari model ini. Pertama, menekan risiko keracunan, kedua, distribusi perputaran ekonomi merata.
"Dapur yang berlokasi di desa yang sama dengan sekolah atau posyandu akan mengurangi waktu distribusi menjadi kurang dari satu jam, sehingga makanan dapat disajikan dalam kondisi segar dan aman, sesuai dengan prinsip keamanan pangan," katanya.
Anggaran puluhan triliun rupiah dari APBN kini tidak lagi mengalir ke sejumlah kecil penyedia jasa boga besar, melainkan disuntikkan langsung ke puluhan ribu titik ekonomi di seluruh desa.
KDMP akan menjadi penyerap utama (pembeli) hasil panen dari para petani dan peternak yang merupakan anggotanya sendiri. Ini menciptakan sebuah ekonomi sirkular yang sempurna di tingkat desa," Tambahnya.
Perubahan Paradigma dari SosialMenghabiskanMenjadiInvestasi Ekonomi
Widiana Safaat menekankan bahwa desentralisasi ini bukan hanya sekadar langkah taktis, tetapi juga pergeseran paradigma fundamental.
Alih-alih hanya menjadi pengeluaran sosial, anggaran untuk gizi anak akan berubah menjadi investasi ekonomi yang berkelanjutan.
Model desentralisasi akan menjadi instrumen pembangunan ekonomi lokal. Setiap rupiah yang dialokasikan untuk gizi anak, disuntikkan langsung ke dalam ekosistem ekonomi desa. Dana tidak hanya habis untuk membeli makanan, tetapi menjadi modal produktif yang berputar.
Selanjutnya, ia menjelaskan, petani di desa dan masyarakat umumnya akan merasakan manfaat ekonomi yang besar jika hal itu diterapkan.
"Dari KDMP kepada petani, dari KDMP kepada tenaga kerja lokal, dan keuntungan dalam bentuk Sisa Hasil Usaha (SHU) akan kembali dinikmati oleh seluruh anggota KDMP, yaitu masyarakat desa itu sendiri. Ini adalah pergeseran paradigma dari SPengeluaran Sosialmenjadi EInvestasi Ekonomiyang inklusif dan berkelanjutan." Jelasnya.
Untuk mewujudkan hal ini, Widiana mengusulkan beberapa langkah strategis, termasuk standarisasi Dapur Sehat Merah Putih, alokasi dana untuk pembangunan infrastruktur, pelatihan dan sertifikasi massal bagi koki, serta pengawasan berbasis komunitas.
Melalui model ini, program Makan Bergizi Gratis tidak hanya akan menjamin gizi anak bangsa, tetapi juga memberdayakan petani, menciptakan lapangan kerja, dan membangun kedaulatan pangan yang dimulai dari unit terkecil bangsa yaitu desa.****