Nusron Dihujat di DPR Terkait Nasib 3,1 Juta Hektare Lahan Sawit Ilegal yang Disita Prabowo

Otomatis Mode Gelap Mode Terang Login Gabung KOMPAS.com+ Konten yang disimpan Konten yang disukai Atur Minat Berikan Masukanmu LANGGANAN KOMPAS News Nasional Global Megapolitan Regional Pemilu Hype Konsultasi Hukum Cek Fakta Surat Pembaca Indeks Kilas Daerah Kilas Korporasi Kilas Kementerian Sorot Politik Kilas Badan Negara Kelana Indonesia Kalbe Health Corner Kilas Parlemen Kilas BUMN Nusaraya Sumatera Utara Sumatera Selatan Sumatera Barat Riau Lampung Banten Yogyakarta Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur Kalimantan Barat Kalimantan Timur Sulawesi Selatan Bali Indeks Jagat Literasi Artikel Video Rolls Donasi Cahaya Aktual Doa dan Niat Tekno Apps & OS Gadget Internet Hardware Business Game Galeri Indeks Tech Innovation Kilas Internet Otomotif Motor Mobil Sport Niaga Komunitas Otopedia Merapah EV Leadership Elektrifikasi Pameran Bola Timnas Indonesia Liga Indonesia Liga Italia Liga Champions Liga Lain Liga Inggris Liga Spanyol Internasional Bundesliga Motogp Badminton Sports Indeks Lifestyle Wellness Fashion Relationship Parenting Beauty & Grooming Buku Indeks Sadar Stunting Kilas Lifestyle Tren Lestari Health Penyakit A-Z Kilas Kesehatan Money Ekbis Keuangan Syariah Industri Energi Karier Cuan Belanja Tanya Pajak Indeks Kilas Badan Kilas Transportasi Kilas Fintech Kilas Perbankan Kilas Investasi Transaksi Digital Jejak UMKM Properti News Listing Properti Arsitektur Konstruksi Tips Properti IKN Homey Indeks Sorot Properti Edukasi Sekolah Edu News Perguruan Tinggi Pendidikan Khusus Beasiswa Literasi Skola Kilas Pendidikan IdeAksi Travel Travel News Travel Ideas Hotel Story Travelpedia Food Ohayo Jepang Indeks Video Parapuan Kolom Sains JEO Foto VIK Kata Netizen Membership KOMPAS.com+ Pemerintah Swasta LSM/Figur BUMN UMKM Nusatirta Kesehatan Kehidupan sehat dan sejahtera Air bersih dan sanitasi layak Pendidikan Pendidikan Berkualitas Lingkungan Energi Bersih dan Terjangkau Penanganan Perubahan Iklim Ekosistem Lautan Ekosistem Daratan Ekonomi dan UMKM Tanpa Kemiskinan Tanpa Kelaparan Kesetaraan Gender Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan ekonomi Industri, Inovasi & Infrastruktur Berkurangnya Kesenjangan Kota & Pemukiman yang Berkelanjutan Konsumsi & Produksi yang bertanggungjawab PROGRAM LESTARI Lihat semua Bagikan: Nusron Disentil di DPR terkait Nasib 3,1 Juta Hektare Lahan Sawit Ilegal yang Sudah Disita Prabowo Komentar: Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+ Kompas.com News Nasional Nusron Disentil di DPR terkait Nasib 3,1 Juta Hektare Lahan Sawit Ilegal yang Sudah Disita Prabowo Kompas.com - 08/09/2025, 12:09 WIB Adhyasta Dirgantara, Jessi Carina Tim Redaksi Adhyasta Dirgantara Penulis Jessi Carina Editor 7 Lihat Foto Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid dalam Raker dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Rabu (9/7/2025). (Dok. Kementerian ATR/BPN) JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda menyoroti peran Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid dalam penanganan lahan sawit, mengingat tidak semuanya berada di kawasan hutan. Hal tersebut terjadi ketika Komisi II DPR menggelar rapat dengan Kementerian ATR/BPN di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada Senin (8/9/2025). Mulanya, Rifqi mempertanyakan nasib 3,1 juta hektar lahan sawit ilegal yang telah disita negara. Lahan sawit tersebut sebelumnya sempat disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR 2025 lalu. Baca juga: Menanti Reformasi DPR dan Polri, Publik Tunggu Perubahan Nyata “Kita tahu Pak Presiden, Pak Prabowo Subianto di hadapan paripurna DPR dan dihadiri juga oleh para anggota kabinet, beliau menyampaikan bahwa negara telah menyita 3,1 juta hektar lahan sawit dari potensi 5 juta hektar yang ada,” ujar Rifqi. Rifqi lantas mempertanyakan alasan Nusron tidak segera melakukan proses legalisasi sebagian lahan tersebut. Menurutnya, Kementerian ATR/BPN seharusnya sudah memproses sebagian. “Di sisi yang lain, kami juga ingin bertanya kepada Saudara Menteri ATR/BPN, mengapa kemudian 3,1 juta hektar itu tidak sebagian dilakukan proses dalam tanda kutip legalisasinya melalui Kementerian ATR/BPN,” tuturnya. Rifqi menekankan, tidak semua lahan sawit berada di kawasan hutan. Menurutnya, ada juga yang masuk kawasan non-hutan atau Area Penggunaan Lain (APL), yang seharusnya menjadi domain Kementerian ATR/BPN. Baca juga: Yusril Sebut RUU Perampasan Aset Bakal Jadi Usulan DPR, Bukan Lagi Pemerintah “Kami tentu juga ingin mendapatkan penjelasan terkait dengan hal ini, karena potensi sekian juta itu tidak semua di kawasan hutan. Ada juga di kawasan non-hutan atau APL yang merupakan domain dari kewenangan Kementerian ATR/BPN,” imbuh Rifqi. Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto mengungkap ada jutaan hektar lahan sawit yang dilaporkan ilegal atau melanggar aturan. Meski begitu, pemerintah kini sudah kembali menguasai sekitar 3,1 juta hektar lahan ilegal tersebut. "Hari ini saya melaporkan di majelis ini bahwa pemerintah RI sudah menguasai kembali 3,1 juta hektar. Dari potensi 5 juta hektar lahan sawit yang dilaporkan melanggar aturan, tapi kita belum verifikasi," kata Prabowo di Sidang Tahunan MPR RI, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025). Dia menekankan, penertiban lahan ini juga sudah dilegalkan dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang penertiban kawasan hutan. Baca juga: Sahroni hingga Uya Kuya Kini Tak Lagi Nikmati Kemewahan Anggota DPR Pelanggaran jutaan hektar lahan itu di antaranya ada yang membuat perkebunan di hutan lindung, tidak melaporkan luasnya perkebunan mereka, dan ada juga yang tidak mau datang dipanggil BPKP. "Yang sudah jelas kita verifikasi melanggar aturan adalah 3,7 juta hektar, dan dari 3,7 juta hektar, 3,1 juta sudah dikuasai kembali," ungkapnya lagi. Bukan cuma itu, Prabowo juga melaporkan ada keputusan pengadilan soal penyitaan lahan-lahan sawit yang belum dipatuhi. "Ada keputusan pengadilan yang sudah inkrah 18 tahun lalu yang memerintahkan ada kebun-kebun kelapa sawit yang harus disita, tapi tidak ada penegak hukum waktu itu yang mau melaksanakannya. Saya tidak tahu kenapa," ujarnya. Di saat situasi tidak menentu, Kompas.com tetap berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update terkini dan notifikasi penting di Aplikasi Kompas.com. Download di sini Tag Rifqinizamy Karsayuda Nusron Wahid prabowo subianto lahan sawit ilegal Lihat Nasional Selengkapnya Pilihan Untukmu Lihat Semua Games Permainan Kata Bahasa Indonesia Ompa: Terbang Layang TTS - Serba serbi Demokrasi Terkini Lainnya Domino Kekuasaan Nasional 08/09/2025, 14:52 WIB Ketua KY Jamin Tak Ada Calon Hakim Agung Titipan Nasional 08/09/2025, 14:51 WIB TNI AL Sebut KRI Brawijaya-320 Kapal Fregat Terbesar se-Asia Tenggara Nasional 08/09/2025, 14:41 WIB Ketua Komnas HAM Siap Mundur jika Tak Tuntaskan Kasus Munir 8 Desember 2025 Nasional 08/09/2025, 14:33 WIB Istri Nadiem Jenguk Suami di Tahanan, Bawa Rantang Berisi Samosa dan Pastel Nasional 08/09/2025, 14:31 WIB Kejagung Terima Surat Kuasa dari Gibran untuk Kawal Gugatan Perdata Ijazah SMA Nasional 08/09/2025, 14:26 WIB Jaksa Pengacara Negara Wakili Wapres Gibran di Gugatan Perdata, Penggugat Keberatan Nasional 08/09/2025, 14:15 WIB KASUM Beri Deadline 8 Desember ke Komnas HAM Tuntaskan Kasus Pembunuhan Munir Nasional 08/09/2025, 14:07 WIB Nusron Diminta Kenakan Pajak Tinggi ke 60 Keluarga Kaya yang Kuasai Tanah Bersertifikat di RI Nasional 08/09/2025, 14:02 WIB Menko Yusril Ungkap Alasan Tak Semua Tuntutan Rakyat Bisa Dipenuhi Nasional 08/09/2025, 14:01 WIB Sidang Gugatan Perdata Gibran Ditunda, karena Wapres Dibela Jaksa Pengacara Negara Nasional 08/09/2025, 13:55 WIB Anggota DPR Cecar KY, Calon Hakim Agung Pernah Diduga Plagiat Lolos Seleksi Lagi Nasional 08/09/2025, 13:38 WIB TNI AL Berupaya Akuisisi Kapal Induk Italia untuk Perkuat Armada Laut Nasional 08/09/2025, 13:22 WIB KPK Bakal Panggil Anak Eks Gubernur Kaltim Dayang Donna Terkait Kasus Suap IUP Nasional 08/09/2025, 13:19 WIB Amnesty: Kasus Munir Penting untuk Bersihkan Negara dari Penyalahgunaan Kekuasaan Nasional 08/09/2025, 13:05 WIB 1 2 3 Next Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+ Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+ Terpopuler 1 Sidang Gugatan Rp 125 Triliun Gibran Dimulai, Riwayat SMA di Singapura Dinilai Tak Sesuai Aturan RI 2 Hotman Paris Tantang Adu Fakta Buktikan Nadiem Tak Bersalah di Hadapan Prabowo, Ini Kata Istana dan Kejagung 3 Karding Sebut Raja Juli Tak Kenal Aziz Wellang meski Main Domino Bareng 4 Sidang Perdana Gugatan Rp 125 Triliun ke Wapres Gibran Dimulai Hari Ini di PN Jakpus 5 Yusril Sebut Pemerintah Akan Respons Tuntutan "17+8" dalam Waktu Dekat Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+ Now Trending Meski Tak Terima Uang, Nadiem Makarim Dinilai Tetap Bisa Dijerat dalam Kasus Laptop Chromebook Menko PMK Sebut Kasus Ibu Tewas Bersama Anak Jadi Luka Indonesia, Cerminkan Beban Berat Perempuan Sherina Diminta Jadi Saksi dalam Kasus Penjarahan Rumah Uya Kuya Bus ALS Terbalik di Tol Padang-Sicincin, Polisi: 2 Tewas, 29 Luka-luka Trah Soekarno Jadi Alasan Pinka Didukung Jadi Ketua PDIP Jateng oleh Pengurus di Kebumen 22 Jurusan S1-S2 Banyak Dicari di Rekrutmen Bank Indonesia 2025 Tekel Brutal Ali dan Kartu Merah Putros, Skorsing Lawan Timnas Indonesia? Pelaku Mutilasi di Pacet Simpan Kepala Korban di Indekos Selama Sepekan Komentar di Artikel Lainnya Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+ Pengemudi Ojol Bakal Demo di DPR pada 17 September, Suarakan 7 Tuntutan https://megapolitan.kompas.com/read/2025/09/08/12083991/pengemudi-ojol-bakal-demo-di-dpr-pada-17-september-suarakan-7-tuntutan https://asset.kompas.com/crops/qPdTph-hNMOjW_3bNkgDDKxkY8w=/0x340:4080x3060/195x98/data/photo/2025/02/27/67c01129973b2.jpg Mungkin Anda melewatkan ini Pengemudi Ojol Bakal Demo di DPR pada 17 September, Suarakan 7 Tuntutan Main Domino Bareng Aziz Wellang, Menteri Karding: Raja Juli Tidak Salah, Saya Tanggung Jawab Penuh Pramono Ungkap Alasan Ganti Nama Halte Senen Sentral Jadi Jaga Jakarta Alasan Nama Halte Senen Sentral Diganti jadi Jaga Jakarta KY Umumkan Hasil Seleksi 13 Calon Hakim Agung dan 3 Hakim Ad Hoc HAM, Berikut Daftarnya Close Ads Penghargaan dan sertifikat: Dapatkan informasi dan insight pilihan redaksi Kompas.com Daftarkan Email Kanal News Nasional Global Megapolitan Regional Pemilu IKN Bola Tekno Otomotif Entertainment Sains Health Money Tren Properti Lifestyle Hype Travel Homey Food UMKM Edukasi Parapuan Foto Video Kolom VIK JEO Lestari Ohayo Jepang Pesona Indonesia Play Artikel Terpopuler Artikel Terkini Topik Pilihan Artikel Headline Network Kompas.com Harian KOMPAS KompasTV Kompasiana KG Media KGNow! Pasangiklan.com Kontan Sonora Grid.ID GridOto.com BolaSport.com Parapuan Tribunnews Gramedia.com Gramedia Digital Kabar Palmerah About Us Advertise Ketentuan Penggunaan Kebijakan Data Pribadi Pedoman Media Siber Career Contact Us Copyright 2008 - 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.