MediaHarianDigitalKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang melakukan penelitian menyeluruh terhadap program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai tindakan pencegahan korupsi sekaligus dukungan terhadap kebijakan pemerintah dalam bidang gizi dan kesejahteraan anak.
Penelitian ini dilakukan oleh Direktorat Pengawasan KPK, yang bertugas memastikan pelaksanaan program berjalan secara transparan, efisien, dan tepat sasaran.
Kepala Humas KPK Budi Prasetyo menyampaikan bahwa studi dilakukan dengan pendekatan berbasis data dan pengamatan langsung di lapangan.
KPK tidak hanya mengaudit laporan administratif, tetapi juga melakukan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan program di berbagai wilayah.
Menurutnya, tindakan ini penting dalam mengenali kemungkinan kelemahan yang dapat menyebabkan korupsi serta memperkuat pengelolaan pelaksanaan program.
Di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (14/10), Budi menyatakan bahwa hasil penelitian ini akan menghasilkan beberapa saran kepada pihak yang berkepentingan, termasuk lembaga pelaksana dan kementerian terkait.
"Kami memastikan proses analisis dilakukan secara menyeluruh sehingga rekomendasi yang diperoleh bersifat nyata dan efektif," katanya.
Sementara itu, Badan Gizi Nasional (BGN) menerima langkah KPK dengan sikap terbuka.
Wakil Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN, Tigor Pangaribuan, menegaskan bahwa pihaknya juga berkomitmen pada prinsip transparansi dan integritas.
Ia menyatakan bahwa karyawan yang terbukti melakukan tindakan korupsi akan menerima sanksi keras, mulai dari pemberhentian hingga proses penuntutan hukum.
BGN bahkan telah mengambil tindakan terhadap dugaan tindak pidana korupsi di salah satu Unit Pelayanan Kesehatan Gizi (SPPG).
Seorang kepala unit dilaporkan bekerja sama dengan sebuah lembaga tertentu dalam membeli bahan baku berkualitas rendah dengan imbalan sebagian dari selisih harga pembelian yang dilaporkan.
Angka perbedaan tersebut mencapai sekitar Rp20 juta setiap bulan.
KPK menganggap tindakan BGN yang cepat menangani pelanggaran tersebut sebagai contoh positif dalam penerapan prinsip nol toleransi terhadap korupsi.
Lembaga anti-korupsi berharap, hasil penelitian mereka dapat memperkuat sistem pengawasan di lapangan serta mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan.
Program Makanan Bergizi Gratis merupakan salah satu prioritas nasional yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak sekolah serta mengurangi tingkat stunting di Indonesia.
Dengan pengawasan ketat oleh KPK dan komitmen BGN untuk terus memperbaiki diri, diharapkan program ini dapat berjalan secara efektif dan bebas dari penyimpangan.