Mempawah, Kalimantan Barat — Kritik tajam terhadap kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Mempawah muncul dari warga setempat.
Tantowi Yahya, Kepala Dusun Mekar Jaya, Desa Antibar, secara terbuka mempertanyakan kompetensi dan hasil kerja yang jelas di bidang publikasi dan informasi publik.
“Saya bingung dan menduga-duga saja, apa yang menjabat di situ benar kompeten? Kalau memang tidak punya kompetensi, ya minta tolong dievaluasi saja oleh bupati atau sekda. Mempawah tidak kurang orang pintar,” ujar Tantowi dengan nada tegas, Selasa (28/10).
Menurutnya, kinerja Diskominfo dalam menyebarluaskan informasi masih jauh dari harapan masyarakat. Ia menilai publikasi Pemda Mempawah terlalu berfokus pada kegiatan seremonial kepala daerah tanpa memberikan informasi yang substantif dan bermanfaat bagi publik.
“Saya aktif di media sosial, tapi publikasi Pemda Mempawah terutama akun Diskominfo saya nilai jauh dan tidak sampai kepada masyarakat. Yang diposting hanya kegiatan seremonial Bupati dan Wakil saja,” katanya.
Tantowi, pria lulusan S1 hukum ini menambahkan, masyarakat di tingkat bawah sering merasa kesulitan mendapatkan informasi dasar tentang program, pembangunan, maupun layanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah.
“Saya juga bingung dan benar-benar tidak tahu apa saja yang dilakukan Diskominfo, selain kegiatan seremonial dan manfaatnya apa untuk masyarakat. Saya mewakili masyarakat saya, mereka seringkali bingung saat ingin mengurus sesuatu di Pemda,” jelasnya.
Ia menekankan, Diskominfo merupakan dinas yang dibiayai dari uang rakyat, sehingga sudah semestinya kinerjanya berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
“Ini kewajiban dan lingkup kerja Diskominfo yang sudah digaji pakai uang rakyat. Intinya jangan malas riset dan inventarisasi isu yang beredar. Tanyakan, apa manfaatnya untuk masyarakat,” ujarnya.
Tantowi juga menyoroti kurangnya transparansi publik terkait pembangunan infrastruktur di Mempawah.
“Beberapa hari lalu Bupati memposting di akun pribadinya telah membangun beberapa ruas jalan. Tapi kami warga tidak tahu jalan mana saja yang dibangun, berapa panjangnya, dan berapa anggarannya. Ini harusnya Diskominfo dan PUPR bisa bekerja lebih terbuka dan informatif. Jangan hanya ikut ke mana Bupati beraktivitas,” katanya menambahkan.
Lebih lanjut, ia menilai fungsi kehumasan yang menjadi bagian dari Diskominfo belum dijalankan sebagaimana mestinya.
“Humas itu komunikasi dua arah, bukan satu arah. Kalau begini kesannya kerja setengah hati, tidak berorientasi pada manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Tantowi.
Ia menegaskan bahwa pernyataannya bukan bentuk permusuhan, melainkan kepedulian sebagai warga negara agar fungsi komunikasi publik pemerintah dapat berjalan lebih baik.
“Saya menyampaikan ini karena merasa berhak sebagai warga negara Indonesia. Harapan saya, ini bisa jadi masukan dan bahan pembenahan ke depan agar Diskominfo lebih profesional dan bermanfaat untuk masyarakat,” tutupnya. *Surya