MediaHarianDigital- Indonesia secara resmi terpilih oleh negara-negara anggota kelompok Asia-Pasifik dalam Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB sebagai kandidat untuk menjadi Ketua Dewan HAM PBB pada periode 2026.
Data tersebut disampaikan secara langsung oleh Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI melalui pernyataan tertulis, yang diterima pada hari Rabu tanggal 24 Desember 2025.
Kementerian Luar Negeri RI menyampaikan bahwa pengesahan resmi terhadap penominasian Indonesia akan dilakukan dalam Pertemuan Dewan Hak Asasi Manusia PBB yang direncanakan berlangsung pada 8 Januari 2026.
Proses ini merupakan bagian dari sistem perputaran kepemimpinan antar wilayah yang telah disepakati dalam struktur Dewan HAM PBB.
Dukungan dari Asia-Pasifik menjadi modal yang penting bagi Indonesia
Berdasarkan pernyataan Kementerian Luar Negeri RI, pengajuan Indonesia mencerminkan tingkat kepercayaan yang besar dari negara-negara di kawasan Asia-Pasifik terhadap peran serta kepemimpinan Indonesia dalam mendorong agenda hak asasi manusia di skala internasional.
"Keputusan ini menunjukkan kepercayaan negara-negara di kawasan Asia Pasifik terhadap peran dan kepemimpinan Indonesia dalam mendorong isu HAM di tingkat internasional," kata Kementerian Luar Negeri RI dalam pernyataannya.
Dukungan yang luas ini tidak dapat dipisahkan dari jejak diplomasi Indonesia yang sering kali menjadi perantara dialog dalam berbagai isu hak asasi manusia.
Indonesia dianggap konsisten dalam memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan dengan seimbang, inklusif, dan tidak memihak pada kepentingan kelompok kekuatan global tertentu.
Kementerian Luar Negeri RI juga menyatakan bahwa posisi Ketua Komisi HAM PBB akan dijabat oleh Wakil Tetap Republik Indonesia untuk PBB di Jenewa, Sidharto Suryodipuro.
Jika secara resmi ditetapkan, Indonesia berkomitmen untuk memimpin seluruh proses persidangan dan mekanisme internal Dewan HAM PBB secara objektif serta seimbang.
Momentum 20 Tahun Majelis HAM PBB
Kepemimpinan Indonesia pada tahun 2026 dianggap memiliki makna penting karena berbarengan dengan perayaan 20 tahun berdirinya Komisi HAM PBB.
Tren ini akan dimanfaatkan oleh Indonesia untuk mendorong penguatan sistem tata kelola HAM global yang lebih menyeluruh, konstruktif, serta berfokus pada dialog dan kerja sama.
"Terpilihnya Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB memperkuat citra diplomasi HAM Indonesia sekaligus menunjukkan kepemimpinan Indonesia dalam skala global," ujar Kemlu RI.
Pemerintah Indonesia mengungkapkan rasa terima kasih atas dukungan penuh dari negara-negara Asia-Pasifik yang memberikan kepercayaan kepada Indonesia untuk memimpin Dewan HAM PBB pada tahun 2026.
Indonesia berkomitmen melaksanakan tugas tersebut dengan profesionalisme, transparansi, serta didasari semangat multilateralisme.
Sebagai informasi, kepemimpinan Dewan Hak Asasi Manusia PBB ditentukan melalui sistem rotasi wilayah, dan kelompok Asia-Pasifik akan mendapat kesempatan memimpin pada tahun 2026.
Indonesia saat ini terdaftar sebagai anggota Komite HAM PBB untuk masa jabatan 2024–2026, sehingga dianggap memiliki kredibilitas yang kuat dalam menjalankan peran kepemimpinan tersebut.