Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Purbalingga akan mengadakan Sensus Ekonomi pada tahun 2026, yang direncanakan berlangsung mulai tanggal 1 Mei hingga 31 Juli 2026. Kegiatan sosialisasi akan dilaksanakan pada hari Minggu, 7 Desember 2025 di Alun-alun Kabupaten Purbalingga bersamaan dengan acara Car Free Day (CFD).
Kepala Sekretariat Daerah Purbalingga, Mukodam yang mewakili Bupati Purbalingga H. Fahmi Muhammad Hanif mengajak masyarakat Kabupaten Purbalingga untuk bersikap kooperatif selama pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
Ia menyampaikan agar warga Purbalingga menerima dengan baik kedatangan petugas sensus yang dilengkapi dengan Kartu Identitas resmi dari BPS.
“Yang kedua, jawab semua pertanyaan dengan sebaik mungkin, jujur, jangan disembunyikan dan jangan dibuat-buat. Karena ini akan sangat memengaruhi kebijakan pemerintah di masa depan yang tepat untuk kalian semua, demi kesejahteraan masyarakat,” pesannya.
Kegiatan sosialisasi ini disajikan melalui pelaksanaan senam bersama dengan tema senam sensus, donor darah, hiburan oleh kreator lokal Tarmin Ngaklak, serta pemberian hadiah undian.
Kepala Inspektorat BPS, Dadang Hardiwan yang hadir secara langsung menyatakan bahwa Sensus Ekonomi 2026 merupakan yang kelima kalinya sejak tahun 1986 dan dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali.
Dalam pelaksanaannya, tambah Dadang, BPS melibatkan masyarakat sebagai petugas sensus dan survei. Sensus Ekonomi 2026 akan mencatat kegiatan-kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perusahaan besar, UMKM, maupun masyarakat sebagai dasar perencanaan pembangunan bagi pemerintah.
"Dengan kemajuan teknologi yang begitu pesat, di mana semua orang menggunakan internet dan perangkat elektronik, sehingga kegiatan ekonomi kini tidak hanya terbatas pada tempat tertentu atau berkeliling, tetapi juga mencakup aktivitas yang berkaitan dengan konten, ini merupakan hal baru dibanding sebelumnya," katanya.
Dadang juga mengajak masyarakat Kabupaten Purbalingga untuk ikut serta dalam Sensus Ekonomi 2026 dengan menyampaikan informasi yang akurat, karena data yang diperoleh dapat menggambarkan potensi ekonomi yang signifikan dan berpotensi dikembangkan.
Selain itu, Dadang menjamin bahwa seluruh informasi yang disampaikan oleh masyarakat akan dirahasiakan oleh pemerintah.
"Data yang disampaikan dijaga kerahasiaannya, jadi tidak perlu khawatir dan takut memberikan informasi yang sebenar-benarnya," tambahnya.***