PONTIANAK – Kemandirian fiskal yang kuat dan berkelanjutan menjadi target utama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat saat ini, yang diwujudkan melalui strategi akselerasi pendapatan daerah. Langkah strategis ini ditempuh dengan mengombinasikan pembiayaan kreatif dan transformasi digital secara masif di seluruh lini pengelolaan keuangan daerah. Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, secara konsisten mendorong seluruh elemen pemerintah untuk memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui berbagai inovasi fundamental.
Dalam upaya mengoptimalkan PAD tersebut, Gubernur menekankan pentingnya digitalisasi transaksi sebagai pilar utama. Strategi ini dibarengi dengan penguatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta pemanfaatan aset-aset daerah agar lebih produktif dan memberikan nilai tambah. Transformasi ini bertujuan agar pengelolaan keuangan daerah tidak lagi bergantung sepenuhnya pada dana perimbangan, melainkan mampu mandiri melalui optimalisasi sumber daya internal.
Implementasi integrasi sistem pembayaran modern, seperti QRIS, Electronic Data Capture (EDC), dan virtual account, telah terbukti memberikan kemudahan signifikan bagi masyarakat dalam bertransaksi. Di sisi lain, adopsi teknologi ini juga berdampak positif bagi pemerintah daerah dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, serta meminimalisir risiko kebocoran pendapatan. Dengan sistem ini, aliran dana menjadi lebih terukur dan mudah diawasi secara real-time.
Selain digitalisasi, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat kini mulai secara serius mempertimbangkan berbagai inovasi pembiayaan alternatif. Hal ini dilakukan guna mendukung percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan layanan publik agar dapat berjalan secara berkesinambungan tanpa terlalu membebani APBD murni. Eksplorasi model pembiayaan kreatif ini menjadi solusi logis di tengah terbatasnya anggaran daerah untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang semakin dinamis.
Meskipun fokus pada peningkatan pendapatan, komitmen menjaga kesejahteraan masyarakat tetap menjadi prioritas yang tidak terpisahkan. Upaya ini dibarengi dengan program Corporate Social Responsibility (CSR) yang terarah serta langkah-langkah konkret dalam pengendalian inflasi daerah agar daya beli masyarakat tetap terjaga. Dengan tata kelola yang semakin akuntabel dan berbasis data, Kalimantan Barat terus melangkah mantap menuju struktur fiskal yang mandiri dan berdaya saing. (arya)