Foto : Istimewa
PONTIANAK – Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Provinsi Kalimantan Barat dituntut untuk memperkuat ketahanan pangan daerah dan meningkatkan kesejahteraan petani di tengah tantangan zaman yang semakin modern. Sebagai mitra strategis pemerintah, organisasi ini harus menjadi jembatan yang nyata antara aspirasi masyarakat tani dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah.
Penegasan tersebut menjadi fokus utama dalam rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Selasa (23/6/2026). Rapat ini digelar khusus untuk mematangkan persiapan teknis dan strategis menjelang Musyawarah Daerah (Musda) serta pelantikan kepengurusan DPD dan DPC HKTI se-Kalimantan Barat.
Menurut Ria Norsan, momentum pergantian pengurus ini tidak boleh sekadar menjadi agenda seremonial, melainkan harus menjadi titik balik konsolidasi organisasi yang adaptif terhadap kebutuhan petani. HKTI memikul tanggung jawab besar dalam mendampingi para petani, mulai dari peningkatan kualitas produksi hingga penerapan teknologi pertanian modern di lapangan.
Guna mencapai target tersebut, Gubernur menginstruksikan seluruh jajaran pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) yang nantinya dilantik untuk segera menyusun program kerja yang terukur. Program-program tersebut harus dirancang berbasis pada potensi unggulan dan karakteristik unik dari masing-masing wilayah agar dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat setempat.
Sebagai bentuk komitmen, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menyatakan kesiapannya untuk memperkuat sinergi dengan HKTI. Dukungan konkret yang akan disiapkan mencakup perluasan akses petani terhadap permodalan, penyediaan sarana produksi, penguatan jalur distribusi, hingga optimalisasi pemasaran hasil tani.
Rapat koordinasi ini sendiri dihadiri oleh jajaran perangkat daerah terkait serta para mitra kerja HKTI. Selain mematangkan visi organisasi, pertemuan ini juga memastikan seluruh kesiapan teknis pelaksanaan Musda dan pelantikan berjalan dengan tertib dan efektif demi kemajuan sektor pertanian dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Kalimantan Barat.(mus)
