Pontianak - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat resmi mempercepat transformasi digital dan transparansi tata kelola keuangan daerah melalui peluncuran Open Application Programming Interface (Open API) Pembayaran Bank Kalbar serta QRIS Dinamis Merchant Presented Mode (MPM). Langkah strategis yang ditujukan untuk mengoptimalisasi sistem pembayaran pajak daerah berbasis digital ini diresmikan langsung oleh Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, pada Rabu (5/8/2026).
Peluncuran inovasi tersebut ditandai dengan prosesi penekanan tombol layar secara simbolis oleh Gubernur Ria Norsan yang didampingi oleh Wakil Gubernur Krisantus Kurniawan, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalbar, serta jajaran pimpinan BUMD dan polda setempat. Acara yang dikemas dalam High-Level Meeting (HLM) di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalbar ini menjadi momentum krusial dimulainya integrasi layanan pembayaran publik yang lebih modern di seluruh wilayah Kalbar.
Gubernur Ria Norsan menyampaikan apresiasi tinggi atas kolaborasi solid antara Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), Bank Indonesia, OJK, serta PT Bank Kalbar. Sinergi lintas instansi ini dinilai sukses membawa seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Kalimantan Barat menembus kategori "Digital" berdasarkan penilaian Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).
Kendati meraih capaian indeks yang membanggakan, Ria Norsan menginstruksikan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Bank Kalbar untuk tidak berpuas diri serta aktif melakukan verifikasi langsung di lapangan. Langkah pengecekan ini krusial untuk memastikan bahwa kemudahan transaksi berbasis QRIS benar-benar dapat diakses dan dimanfaatkan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa kendala teknis.
Melalui keberlanjutan transformasi digital ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat optimistis mampu memangkas alur birokrasi yang berbelit serta meminimalisasi potensi kesalahan pencatatan administrasi secara manual. Penerapan pembayaran elektronik yang transparan dan akuntabel ini diharapkan tidak hanya meningkatkan mutu pelayanan publik, tetapi juga mampu mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kalimantan Barat secara signifikan.