PONTIANAK – Rumah sakit daerah di Indonesia masih menghadapi tantangan besar untuk menghapus stigma "pelayanan lambat" di mata masyarakat. Meski kerap dikeluhkan, fasilitas kesehatan milik pemerintah ini nyatanya tetap menjadi tumpuan utama warga karena faktor biaya yang jauh lebih terjangkau dibandingkan rumah sakit swasta. Kontradiksi inilah yang menjadi sorotan utama dalam pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Rumah Sakit Daerah (ARSADA) ke-16 di Pontianak, Kamis (11/6/2026).
Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menegaskan bahwa pembenahan menyeluruh sudah tidak bisa ditunda lagi demi mengikis stigma negatif tersebut. Menurutnya, pihak manajemen harus merespons keluhan masyarakat dengan meningkatkan kecepatan pelayanan, akurasi diagnosis, hingga profesionalisme tenaga medis. Momentum Rakernas ini diharapkan menjadi titik balik bagi seluruh rumah sakit daerah untuk membuktikan bahwa kualitas mereka tidak kalah bersaing dengan sektor swasta.
Optimalisasi status Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dinilai menjadi kunci utama dalam mendorong inovasi pelayanan tersebut. Ria Norsan menyebutkan bahwa sistem BLUD memberikan fleksibilitas ruang gerak yang besar bagi manajemen rumah sakit untuk membenahi fasilitas dan tata kelola keuangan. Tantangannya kini ada pada kemampuan para pemimpin rumah sakit untuk mengeksekusi fleksibilitas tersebut secara efektif dan responsif.
Senada dengan hal itu, Kementerian Kesehatan RI mengingatkan bahwa reformasi pelayanan merupakan harga mati agar rumah sakit daerah mampu bertahan di era kompetisi layanan kesehatan yang semakin ketat. Direktur Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI, Opti Palupi Rahayuningtyas, yang hadir mewakili Menteri Kesehatan, menyatakan bahwa posisi rumah sakit daerah sangat strategis sebagai ujung tombak rujukan nasional. Oleh sebab itu, tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil harus diperkuat dari sekarang.
Penyelenggaraan Rakernas ARSADA ke-16 ini sendiri menjadi kebanggaan sekaligus ruang diplomasi budaya bagi tuan rumah Kalimantan Barat. Acara yang mengusung tema penguatan SDM dan reformasi keuangan ini dibuka secara simbolis lewat pemukulan hadrah oleh Gubernur Ria Norsan yang didampingi oleh Ketua TP PKK Kalbar sekaligus Bupati Mempawah, Erlina. Sejumlah tokoh penting, termasuk pendiri ARSADA Umar Wahid, turut menyaksikan jalannya pembukaan forum nasional ini.
Di sela-sela padatnya agenda kerja, para peserta yang datang dari berbagai penjuru tanah air juga ditantang untuk mengeksplorasi potensi strategis Bumi Khatulistiwa. Gubernur mengajak para delegasi untuk menikmati kekayaan kuliner dan destinasi wisata khas Kalimantan Barat. Apalagi, posisi Kalbar yang berbatasan langsung dengan Malaysia dinilai menawarkan aksesibilitas yang menarik bagi para pendatang untuk mengenal wilayah ini lebih jauh.(arya)