.jpeg)
Pontianak – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) menegaskan komitmennya untuk memperkuat birokrasi yang adaptif, responsif, dan berorientasi pelayanan sebagai kunci utama percepatan pembangunan daerah. Karena lurah merupakan garda terdepan pelayanan publik di kawasan perkotaan, kualitas kepemimpinan di tingkat kelurahan dinilai menjadi penentu utama tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Pernyataan strategis tersebut disampaikan langsung oleh Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, saat membuka Rapat Kerja Lurah se-Kalimantan Barat di Aula Garuda, Pontianak, Selasa (23/6/2026). Di hadapan para peserta, Gubernur menekankan bahwa esensi transformasi birokrasi bukan sekadar perubahan struktur atau istilah, melainkan pergeseran pola kerja menjadi lebih lincah (agile), terbuka, dan berbasis teknologi digital.
Sebagai ujung tombak yang memimpin 99 kelurahan di Kalbar, seorang lurah dituntut tidak hanya menyelesaikan urusan administrasi rutin, tetapi juga harus peka terhadap dinamika sosial serta mampu melahirkan inovasi solutif di akar rumput. Untuk mendukung peran besar tersebut, peningkatan kapasitas aparatur kelurahan dalam hal literasi digital, komunikasi publik, dan kepemimpinan yang melayani menjadi hal yang mutlak dilakukan.
Di akhir arahannya, Gubernur Ria Norsan mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan daerah tidak dapat dicapai melalui kerja sektoral. Diperlukan kolaborasi kuat dan semangat gotong royong yang melibatkan camat, perangkat daerah, tokoh masyarakat, tokoh agama, pelaku usaha, hingga generasi muda guna menghadapi tantangan wilayah yang kian kompleks. Melalui raker ini, Pemprov Kalbar berharap seluruh aparatur kelurahan dapat menyatukan komitmen demi mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, cepat, dan dekat dengan masyarakat demi Kalbar yang maju dan berkelanjutan.(mus)