PONTIANAK – Kepala desa memegang peranan krusial sebagai ujung tombak sekaligus komandan utama dalam menyukseskan seluruh agenda pembangunan daerah dan program pemerintah hingga ke lapisan masyarakat terbawah. Keberhasilan implementasi berbagai kebijakan strategis, baik dari pemerintah pusat maupun provinsi, sangat bergantung pada kapabilitas, integritas, dan adaptibilitas kepemimpinan di tingkat desa. Prinsip fundamental inilah yang melandasi pentingnya penguatan kelembagaan desa guna mempercepat kemajuan daerah dan peningkatan kesejahteraan rakyat secara merata.
Penegasan mengenai posisi strategis aparatur desa tersebut disampaikan secara lugas oleh Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, saat menghadiri sekaligus menyaksikan Pengukuhan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Persaudaraan Kepala Desa Indonesia (DPD PKDI) Provinsi Kalimantan Barat. Acara khidmat tersebut berlangsung di Hotel Mercure Pontianak pada Kamis (9/7/2026), dengan dihadiri langsung oleh Ketua Umum PKDI Sujiono, jajaran pengurus DPD PKDI Kalbar, para kepala desa dari berbagai kabupaten di Kalbar, serta sejumlah tokoh masyarakat setempat.
Sebagai wujud nyata dari penguatan peran tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memaparkan lompatan besar dalam status kemajuan desa di wilayahnya. Berdasarkan data evaluasi tahun 2025, Kalimantan Barat telah berhasil menuntaskan persoalan status desa tertinggal menjadi nihil. Capaian impresif tersebut ditunjukkan dengan sebaran status desa yang kini didominasi oleh 1.045 desa mandiri, diikuti dengan 529 desa maju, dan 472 desa berkembang dari total sekitar 2.046 desa yang tersebar di seluruh wilayah Kalimantan Barat.
Untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian tersebut, Gubernur Ria Norsan menggarisbawahi beberapa program taktis yang membutuhkan motor penggerak dari para kepala desa. Salah satunya adalah program pembentukan Koperasi Merah Putih di setiap desa, yang diharapkan mampu menjadi pilar ekonomi lokal di bawah komando langsung kepala desa. Selain itu, diperkenalkan pula Program Gema Membangun Desa, sebuah inisiatif unggulan Pemprov Kalbar yang menitikberatkan pada kehadiran langsung jajaran pemerintah di lapangan untuk berdialog dan mencari solusi bersama masyarakat, seperti yang tengah diakselerasi di kawasan wisata strategis perbatasan Indonesia-Malaysia, Desa Temajuk, Kabupaten Sambas.
Senada dengan komitmen pemerintah daerah, Ketua Umum PKDI Sujiono menegaskan bahwa DPD PKDI Kalbar dibentuk bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok, melainkan sebagai mitra strategis pemerintah dalam mempercepat pembangunan. Organisasi profesi ini diarahkan menjadi wadah penguat kebersamaan, peningkatan kapasitas kepemimpinan, dan ruang kolaboratif untuk memecahkan problematika di tingkat akar rumput. Seluruh pengurus dan anggota PKDI diimbau untuk tegak lurus mengawal dan menyukseskan program kerja nasional di bawah Presiden Bapak Prabowo Subianto serta menyelaraskannya dengan kebijakan pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat demi mewujudkan desa yang maju, daerah yang makmur, dan Indonesia yang kuat.(mus)