JAKARTA – Pengembangan Kawasan Industri Pulau Penebang di Kabupaten Kayong Utara terbukti memberikan kontribusi positif yang signifikan bagi peningkatan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat setempat. Dampak nyata tersebut mencakup penyerapan tenaga kerja lokal, penggerakan roda ekonomi wilayah, hingga bantuan langsung berupa penyediaan fasilitas listrik dan pangan untuk warga di Desa Pelapis. Kehadiran sektor industri ini menjadi salah satu pilar penopang kemajuan daerah yang berjalan selaras dengan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
Penegasan mengenai dampak positif investasi tersebut disampaikan langsung oleh Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, di sela-sela agenda Forum Tanggung Jawab Sosial dan Bina Lingkungan (TSLB) atau Corporate Social Responsibility (CSR) yang diselenggarakan di Hotel Borobudur, Jakarta, pada Kamis (9/7/2026). Dalam kesempatan itu, Gubernur secara khusus mengapresiasi aktivitas usaha PT Dharma Inti Bersama (DIB) di Pulau Penebang yang dinilai tidak hanya memperkuat iklim investasi di Kalbar, tetapi juga aktif memberikan asas manfaat langsung yang meringankan beban hidup masyarakat sekitar.
Keberhasilan kolaborasi sektor industri ini sejalan dengan tren positif indikator makroekonomi Kalimantan Barat yang terus merangkak naik. Pada tahun 2025, pertumbuhan ekonomi Kalbar berhasil menyentuh angka 5,39 persen, melonjak dari pencapaian tahun sebelumnya yang berada di angka 4,90 persen. Pertumbuhan progresif yang ditopang oleh sektor industri pengolahan, perdagangan, dan pertanian ini turut berdampak langsung pada kesejahteraan sosial, yang ditandai dengan penurunan angka kemiskinan di Kalimantan Barat hingga ke level 6,16 persen per Maret 2025.
Guna menjaga keberlanjutan tren positif ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus berupaya memperkuat sinkronisasi kebijakan antara program pembangunan daerah dan dunia usaha. Melalui Forum TSLB/CSR ini, pemprov berharap korporasi dapat menyalurkan tanggung jawab sosial mereka secara lebih efektif dan tepat sasaran pada sektor-sektor krusial seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat guna menyukseskan sasaran pembangunan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2027.
Komitmen dunia usaha terhadap pembangunan daerah pun menunjukkan angka yang sangat menjanjikan. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Baperida) Kalbar, Linda Purnama, mengungkapkan bahwa komitmen CSR yang berhasil dihimpun dalam forum ini telah menembus angka Rp17,9 miliar. Jumlah investasi sosial tersebut diproyeksikan akan terus bertambah seiring dengan semakin meningkatnya partisipasi aktif dari berbagai perusahaan yang beroperasi di wilayah Kalimantan Barat.(mus)