JAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan bahwa sekitar 2.700 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) telah selesai dibangun dan siap beroperasi. Dapur-dapur ini akan menjadi bagian dari perluasan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang bertujuan untuk memastikan akses makanan bergizi bagi masyarakat di daerah-daerah tersebut.
Kepala BGN, Sudaryono, menjelaskan bahwa meskipun bangunan dapur sudah selesai, pihaknya masih melakukan pemilahan untuk menentukan dapur mana yang akan diaktifkan lebih dulu. Ia menyebutkan bahwa saat ini, sebanyak 2.700 dapur sudah selesai dibangun dan siap digunakan. Namun, pengoperasian secara penuh masih dalam proses evaluasi.
“Saat ini yang ada di wilayah 3T, kami memiliki catatan sekitar 2.700 dapur yang sudah jadi,” ujar Sudaryono di Kemenko Pangan pada Rabu (26/8).
Dari jumlah tersebut, BGN akan memprioritaskan dapur-dapur yang berada di wilayah 3T seperti Papua, Maluku, dan Maluku Utara. Ia mengatakan bahwa sekitar 300 dapur akan menjadi fokus utama dalam tahap awal. “Nanti pelan-pelan kita buka,” tambahnya.
Pengoperasian dapur MBG di wilayah 3T tidak hanya berdasarkan kesiapan bangunan, tetapi juga mempertimbangkan kesiapan penerima manfaat serta mekanisme operasional. Selain itu, BGN juga memperhatikan kondisi geografis dan biaya distribusi makanan di daerah tersebut.
“Di Papua, misalnya, ada tingkat kemahalan yang harus dipertimbangkan,” ujarnya.
Sudaryono menegaskan bahwa saat ini BGN lebih fokus pada penataan tata kelola dapur yang sudah beroperasi sebelum melanjutkan ekspansi lebih luas. Langkah ini dilakukan agar penambahan titik layanan tidak mengabaikan aspek administrasi dan standar operasional.
“Kenapa tidak langsung dibuka sekarang? Karena kami ingin memastikan tata kelolanya sudah beres dulu,” kata Sudaryono.
Menurutnya, BGN akan memprioritaskan wilayah 3T dalam perluasan layanan MBG. Berdasarkan pemetaan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), wilayah 3T mencakup Papua, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Nusa Tenggara Barat (NTB).
“Imsyaallah di September ini kita prioritaskan untuk diaktivasi,” ujarnya.
Selain itu, BGN juga akan membuka layanan di sekolah-sekolah lain yang belum mendapatkan program MBG dan telah mengajukan permintaan. Menurut Sudaryono, banyak daerah yang memiliki sekolah-sekolah yang belum mendapatkan akses program ini.
“Jangan hanya 3T, bahkan di banyak daerah itu ada sekolah-sekolah yang memang belum mendapatkan MBG,” katanya.
BGN akan memprioritaskan titik-titik yang dapurnya sudah selesai dan memenuhi persyaratan untuk diaktifkan. Ia menegaskan bahwa semua prosedur akan dilakukan dengan baik, termasuk penandatanganan PKS dan syarat-syarat lainnya.
“Kami akan pastikan yang diaktivasi adalah yang sudah selesai, sudah beres semua. Kemudian nanti ada syarat-syarat, ada penandatanganan PKS dan lain-lain. Itu nanti akan mengikuti prosedur selanjutnya,” pungkasnya.
