Pemerintah mengambil langkah responsif terhadap hasil survei yang dilakukan oleh Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC). Hasil survei tersebut menunjukkan penurunan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto, dengan angka sebesar 51,1 persen. Dalam hal ini, pemerintah menyatakan bahwa mereka secara konsisten melakukan evaluasi terhadap jalannya pemerintahan.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI), Muhammad Qodari, menjelaskan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada pembenahan tata kelola dan aspek hukum, tetapi juga mempertimbangkan hasil survei opini publik dalam menyusun kebijakan. Menurutnya, hasil survei dari lembaga independen dihargai sebagai bagian dari dinamika demokrasi.
Qodari menekankan bahwa pemerintah menghormati semua hasil survei, tetapi ia berpandangan bahwa hasil penelitian akan lebih bermanfaat jika mampu menjelaskan penyebab naik atau turunnya tingkat kepuasan masyarakat. Ia menjelaskan bahwa evaluasi yang dilakukan pemerintah mencakup beberapa aspek, seperti evaluasi tata kelola dan evaluasi hukum.
Selain evaluasi internal, pemerintah juga menggunakan survei opini publik sebagai instrumen untuk melihat respons masyarakat terhadap berbagai kebijakan. Qodari menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah mempersoalkan hak masyarakat dalam memberikan penilaian terhadap kinerja pemerintah.
Sebagai seseorang yang telah lama berkecimpung di dunia survei, Qodari memahami pentingnya opini publik dalam sistem demokrasi. Namun, ia menilai bahwa variabel yang digunakan dalam survei masih bersifat terlalu umum. Ia menyarankan agar indikator seperti ekonomi, politik, dan hukum diuraikan menjadi parameter yang lebih spesifik.
Misalnya, pada sektor ekonomi, survei dapat mengukur pandangan masyarakat mengenai harga kebutuhan pokok, ketersediaan lapangan pekerjaan, nilai tukar rupiah, serta penilaian terhadap program-program pemerintah. Dengan metode tersebut, hasil survei dinilai akan mampu memberikan gambaran yang lebih tajam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kepuasan publik.
Qodari menegaskan bahwa ia tidak membantah hasil survei SMRC. Sebaliknya, ia berharap penelitian serupa di masa mendatang dapat disusun dengan analisis yang lebih mendalam. Dengan demikian, manfaatnya semakin besar, baik bagi pemerintah sebagai bahan evaluasi maupun bagi masyarakat sebagai referensi untuk memahami kondisi yang terjadi.
Ia menjelaskan bahwa riset yang lebih mendetail akan memberikan argumen yang lebih jelas. Menurutnya, ini bukan hanya penting bagi pemerintah untuk memperbaiki dan melakukan koreksi-koreksi, tetapi juga bagi masyarakat untuk lebih memahami situasi yang terjadi.
Survei yang lebih komprehensif akan mampu menunjukkan indikator mana yang memperoleh penilaian positif maupun negatif. Selain itu, survei juga harus mampu menjelaskan hubungan masing-masing indikator terhadap tingkat kepuasan publik.
Dengan penjelasan variabel-variabel yang lebih detail, masyarakat akan lebih memahami alasan penurunan atau peningkatan tingkat kepuasan mereka. Hal ini akan membuat survei lebih sistematis dan mudah dipahami oleh publik. Qodari menegaskan bahwa semakin detail, semakin baik hasil survei tersebut dalam memberikan informasi yang relevan dan bermanfaat bagi semua pihak.
