PONTIANAK — Jabatan camat bukan sekadar tempat menumpuk berkas atau menyetujui surat-surat formalitas. Sebagai garda terdepan pelayan publik, seorang camat dituntut untuk turun ke lapangan, peka terhadap realitas sosial, serta mampu merespons keluhan warga secara presisi dan humanis.
Pesan tegas tersebut disampaikan Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Camat se-Kalimantan Barat Tahun 2026 di Hotel Golden Tulip Pontianak, Senin (9/11/2026). Norsan mengingatkan bahwa camat adalah wajah terdepan pemerintah yang berinteraksi langsung dengan kehidupan harian masyarakat.
Menurut Norsan, aparatur kewilayahan tidak boleh hanya menunggu laporan di belakang meja. Pimpinan kecamatan harus aktif menjemput bola, membangun komunikasi dua arah, dan menyerap aspirasi riil dari warga untuk memangkas jarak antara pemerintah dan rakyat.
"Peran camat tidak hanya sebatas menjalankan administrasi pemerintahan, tetapi juga memastikan berbagai program pemerintah benar-benar terlaksana dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Camat harus mampu membangun koordinasi, melakukan pembinaan, pengawasan, serta merespons berbagai persoalan yang berkembang di wilayahnya," ujar Norsan di hadapan jajaran camat se-Kalbar.
Norsan menambahkan, tolok ukur keberhasilan pembangunan daerah tidak dihitung dari banyaknya proyek atau program kerja yang diluncurkan di atas kertas. Dampak nyata yang dirasakan masyarakat di tingkat tapak adalah indikator utama efektivitas kinerja pemerintah. Oleh karena itu, camat memegang peran kunci dalam mengidentifikasi kebutuhan spesifik wilayahnya untuk diteruskan ke tingkat kabupaten, kota, maupun provinsi.
Menghadapi tantangan tata kelola pemerintahan yang kian kompleks, Norsan mendesak seluruh camat di Kalbar untuk membuang pola kerja kaku dan menggantinya dengan koordinasi yang dinamis.
Untuk mempererat soliditas antar-pimpinan wilayah, Norsan bahkan mengusulkan agar agenda koordinasi mendatang tidak melulu diisi dengan forum rapat formal. Ia mendorong adanya kegiatan yang lebih interaktif, seperti simulasi lapangan atau outbound, demi mencairkan komunikasi dan memperkuat sinergi antarcamat.
Langkah ini diharapkan dapat mengubah paradigma pelayanan publik di Kalimantan Barat, sehingga kehadiran pemerintah benar-benar dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam situasi apa pun.
"Bukan hanya hadir ketika ada urusan administrasi, tetapi juga ketika warga membutuhkan perhatian dan penyelesaian persoalan," kata Norsan menuntaskan arahannya.
