Krisis Biaya Hidup Prancis Meledak: 1.800 Orang Ditangkap dan Fasilitas Publik Hangus

Balai kota bersejarah yang dibangun pada Abad ke-19 di Limoges, Prancis, dibakar saat kerusuhan melanda negara tersebut pada Sabtu (17/10/2026). (Dok. PASCAL LACHENAUD/AFP)

PRANCIS - Eskalasi krisis biaya hidup di Prancis telah mencapai titik nadir setelah aksi demonstrasi nasional pada Sabtu (17/10) berbelok menjadi kerusuhan brutal, penjarahan sistematis, dan pembakaran fasilitas publik di berbagai kota besar. Dampak dari kekacauan ini tidak hanya merusak tatanan sosial dan ekonomi, tetapi juga langsung menekan pemerintahan Presiden Emmanuel Macron yang berada di penghujung masa jabatannya.

Kerusakan masif yang melanda Paris, Marseille, Lyon, hingga Bordeaux menjadi bukti nyata nyata parahnya dampak bentrokan tersebut. Sebanyak 1.800 orang ditangkap oleh pihak kepolisian, dengan 557 orang di antaranya ditahan di Paris usai operasi penertiban berdisiplin tinggi. Selain itu, sekitar 1.500 tempat usaha dijarah dan dirusak dengan estimasi kerugian mencapai ratusan juta euro. 

Bangunan bersejarah seperti Balai Kota Limoges abad ke-19 dan kantor informasi pariwisata di Lyon turut hangus terbakar, sementara korps pengaman melaporkan sekitar 500 personel gabungan polisi, pemadam kebakaran, dan medis mengalami luka-luka.

Akar dari kekacauan ini bermula dari demonstrasi nasional yang diusung oleh gerakan Rompi Kuning (Yellow Vests) bersama kelompok pemuda. Didorong oleh lonjakan inflasi dan tingginya biaya hidup akibat dampak konflik di Timur Tengah, aksi ini menyedot perhatian 550.000 hingga 800.000 demonstran di seluruh negeri. Meski mayoritas massa beraksi secara damai, gelombang kekerasan dan aksi anarkis dipicu oleh eksploitasi celah keamanan oleh kelompok ekstremis serta kelompok marjinal kawasan pinggiran.

Situasi darurat ini memicu ketegangan politik tingkat tinggi jelang pemilihan presiden enam bulan mendatang. Oposisi sayap kanan di bawah Marine Le Pen dan sayap kiri radikal Jean-Luc Melenchon saling melempar tuduhan dengan pemerintah terkait dalang kerusuhan. Bahkan, lanskap politik domestik ini menarik perhatian internasional, termasuk respons dari Wakil Presiden AS JD Vance yang menyentil kebijakan imigrasi Prancis.

Sebagai langkah penanganan, Perdana Menteri Sebastien Lecornu menjadwalkan rapat darurat untuk membahas bantuan pemulihan usaha dan proses hukum para pelaku. Sementara itu, Presiden Emmanuel Macron bersiap menyampaikan pidato resmi guna menenangkan publik dan menentukan arah kebijakan pemerintah dalam menghadapi salah satu ujian keamanan terbesar di era kepemimpinannya.