PONTIANAK – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) terus mengupayakan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) secara terarah. Salah satunya dengan memanfaatkan data pemantauan satelit sebagai bahan evaluasi dan perencanaan kegiatan patroli.
Plt Kepala BPBD Provinsi Kalbar, Ridwan, mengatakan pihaknya telah melaksanakan pengarahan pada Kamis (22/10/2026) pukul 07.00 WIB untuk membahas perkembangan kondisi karhutla sekaligus menyiapkan pembagian tim operasional.
Pengarahan tersebut mengacu pada informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) serta aplikasi SiPongi yang digunakan untuk memantau indikasi titik panas.
“Data-data yang kami sampaikan tadi, baik itu data dari BMKG maupun SiPongi, kita pada pagi hari tadi melaksanakan briefing pukul 07.00. Tadi tetap membagi menjadi dua tim,” ujar Ridwan.
Ia menjelaskan, salah satu tim yang disiapkan merupakan tim patroli udara dengan dukungan dua helikopter. Salah satu helikopter berpangkalan di Ketapang, dengan kemungkinan wilayah pemantauan meliputi Ketapang bagian selatan.
Sementara itu, rencana cakupan patroli lainnya meliputi wilayah Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara.
Pembahasan dalam pengarahan pagi tersebut menjadi bagian dari upaya menyesuaikan kegiatan operasional dengan perkembangan kondisi di lapangan.
Pemanfaatan informasi BMKG dan SiPongi membantu BPBD memperoleh gambaran mengenai wilayah yang memerlukan perhatian. Meski demikian, data titik panas tetap perlu ditindaklanjuti dengan pemantauan dan pemeriksaan lapangan untuk memastikan kondisi sebenarnya.
Melalui perencanaan operasional yang dilakukan secara berkala, Pemprov Kalbar terus berupaya menjaga kesiapsiagaan petugas dan sarana pendukung penanganan karhutla.
Semua pihak diharapkan tetap tenang dan optimistis, sekaligus terus menjaga lingkungan agar tidak terjadi kebakaran baru. Kerja sama pemerintah, petugas, dan masyarakat menjadi faktor penting untuk mendukung upaya pengendalian karhutla di Kalimantan Barat.
