JAKARTA - Dua puluh dua lapis dokumen syarat administrasi kini berada di bawah koridor pengawasan ketat parlemen. Kursi wakil presiden yang tengah kosong bersiap menghadapi tahap krusial setelah Rapat Gabungan MPR RI secara resmi menunjuk Habiburokhman sebagai nakhoda Tim Verifikasi Pemilihan Wakil Presiden.
Rapat gabungan yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (16/11), memutuskan Ketua Fraksi Gerindra MPR RI tersebut untuk memimpin panitia khusus penilai kelayakan dokumen. Penunjukan ini menjadi langkah awal dari rangkaian panjang proses pemilihan, penetapan, hingga pelantikan calon wakil presiden yang dijadwalkan paripurna pada 9 Desember 2026.
"Rapat Gabungan MPR yang dihadiri para pimpinan MPR bersama para ketua fraksi sore tadi memutuskan saya sebagai Ketua Tim Verifikasi Pemilihan Wakil Presiden," ujar Habiburokhman di Jakarta, mengutip Antara.
Di bawah komandonya, tim verifikasi dipastikan tidak akan bekerja setengah hati atau sekadar menggugurkan kewajiban administratif. Habiburokhman menegaskan bahwa tugas utama mereka meliputi pemeriksaan menyeluruh serta validasi keaslian dokumen dari setiap kandidat yang diusulkan. Agenda penelaahan berkas ini dijadwalkan bergulir selama dua pekan penuh, terhitung mulai 25 November hingga 8 Desember 2026.
Sebagai figur yang juga memegang tampuk pimpinan Komisi III DPR RI, Habiburokhman memastikan institusinya bakal turun tangan secara aktif dan menggandeng berbagai instansi terkait demi menjamin kesahihan dokumen para calon. "Kami akan proaktif dengan instansi terkait untuk memaksimalkan tugas kami," tegasnya.
Sebelum penunjukan tim verifikasi ini disahkan, Ketua MPR RI Ahmad Muzani telah membeberkan kerangka administratif yang harus dipenuhi. Setiap figur calon wakil presiden yang diusulkan oleh Presiden Prabowo Subianto wajib melampirkan total 22 syarat administratif tanpa terkecuali.
Muzani menjelaskan, dua nama kandidat yang nantinya diserahkan oleh Presiden untuk mengisi kekosongan kursi wakil presiden harus datang membawa serta seluruh kelengkapan berkas yang dipersyaratkan tersebut. "Presiden pada saat menyerahkan dua nama tersebut disertai dengan syarat-syarat kelengkapan yang diperlukan. Jumlah syaratnya kalau enggak salah ada 22 syarat yang harus dipenuhi," ungkap Muzani dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senin.
Dengan dimulainya kerja tim verifikasi pada akhir November mendatang, publik kini menantikan transparansi dan ketelitian parlemen dalam menyaring figur terbaik untuk mendampingi jalannya pemerintahan.
