PONTIANAK – Wacana pemanfaatan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Kalimantan Barat mulai ditata melalui jalur koordinasi dan kajian lintas sektor. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) bergerak menghimpun masukan berbagai elemen guna memetakan kesiapan daerah menghadapi kebutuhan pasokan listrik jangka panjang.
Di bawah arahan Gubernur Kalbar Ria Norsan, langkah konkret tersebut dijalankan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi, dan Sumber Daya Mineral (Perindag ESDM). Instansi ini mengintensifkan komunikasi dengan pemerintah pusat sekaligus membuka ruang dialog publik di tingkat lokal pada pertengahan November 2026.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perindag ESDM Kalbar, Triadi Andrianto, menegaskan bahwa kesiapan daerah harus dirancang sejak dini. Menurutnya, pembahasan yang matang diperlukan untuk mengurai berbagai aspek teknis maupun merespons kekhawatiran masyarakat terkait energi nuklir.
“Ke depan upaya ini akan terus kami lanjutkan untuk menunjukkan bahwa Kalimantan Barat siap. Kami juga akan memperkuat komunikasi dan membentuk forum agar pembahasan serta aspirasi berbagai pihak dapat disuarakan secara aktif,” ujar Triadi.
Sebagai langkah awal, Pemprov Kalbar telah menggelar diskusi kelompok terarah atau Focus Group Discussion (FGD) mengenai pemanfaatan PLTN bagi daerah pada Selasa (10/11/2026). Pertemuan tersebut mempertemukan unsur pemerintah daerah, akademisi, pelaku usaha, mahasiswa, hingga praktisi.
Seluruh gagasan yang mengemuka dalam forum itu akan dirumuskan menjadi dokumen rekomendasi atau white paper. Naskah kebijakan tersebut nantinya diserahkan kepada pemerintah sebagai bahan pertimbangan dalam perencanaan pengembangan energi nuklir ke depan.
Triadi menilai penyamaan persepsi antarpemangku kepentingan menjadi kunci sebelum melangkah ke tahap berikutnya. Melalui dialog rutin, pemerintah daerah dapat memetakan secara presisi bentuk dukungan yang bisa diberikan serta menyampaikan harapan daerah kepada pusat.
“Hal yang lebih penting adalah kita sendiri bersama pemerintah daerah harus lebih sering berdiskusi. Kami juga perlu mengomunikasikan apa yang menjadi harapan pemerintah daerah dan dukungan apa yang bisa diberikan secara maksimal,” katanya.
Bagi Kalimantan Barat, ketersediaan sumber energi yang andal merupakan fondasi vital untuk menopang ekspansi industri, arus investasi, pelayanan publik, hingga akselerasi ekonomi regional.
Meski demikian, Pemprov Kalbar memastikan setiap peluang pengembangan energi alternatif tetap ditimbang secara ketat. Aspek kebutuhan wilayah, daya dukung lingkungan, standar keselamatan, serta kepentingan masyarakat luas dipastikan menjadi pijakan utama dalam setiap tahapan kajian sebelum keputusan final diambil.
