LIBURAN Mei 2025 - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menggarisbawahi pentingnya proses revisi UU tentang Pemilihan Umum (Pemilu) yang berbasis pada landasan akademis serta konstitusi. Ia juga menyampaikan bahwa hal ini tidak seharusnya dipengaruhi hanya oleh kepentingan politik saja.
Oleh karena itu, pada saat bersamaan, Kemendagri terus berupaya memperluas kesempatan sebanyak-banyaknya bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan usulan mereka dalam proses penyiapan rancangan awal RUU tersebut yang sedang ditindaklanjuti. "Kita yakin bahwa semakin luas area ini, akan menghasilkan undang-undang dengan kualitas lebih baik," ungkap Bima, hari Senin tanggal 20 Mei. Bima menekankan hal tersebut kemarin (20/5), menjelaskan bagaimana pentingnya partisipasi aktif dari warga negara dalam pembentukan hukum nasional agar dapat mencapai hasil optimal.
Bima menggarisbawahi kebutuhan untuk mencakup partai-partai terpercaya dan berkompeten, contohnya aktivis pemilihan umum, dalam merancang draf undang-undang itu. Baginya, sudut pandang mereka sangat diharapkan guna memberi ketebalan pada isi dari RUU tentang Pemilu.
Dia menyebutkan bahwa mekanisme pemilihan umum di Indonesia merupakan salah satu yang paling rumit secara global. Tingkat kerumitan ini timbul dari perpaduan beberapa jenis demokrasi yang dipengaruhi oleh negera lain, contohnya seperti sistem kepresidenan mirip dengan milik Amerika Serikat serta kekhususan multi-partai layaknya di sejumlah negara Eropa.
"Jadi, kita punya one of the most complicated if not the most complicated system di dunia," katanya.
Namun begitu, Bima menganggap bahwa Indonesia memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan sistem pemilu yang rumit. Sejak masa Reformasi, negeri ini sudah berhasil melaksanakan enam kali pemilihan umum nasional dengan damai, dan juga satu siklus pilkada serentak yang berjalan cukup mulus.
Selanjutnya, Bima mengatakan bahwa tantangan di masa mendatang bukan hanya tentang memelihara kualitas demokrasi, namun juga menjamin terbentuknaya governability dan unity . Menurutnya, ketiga aspek ini harus diselaraskan dalam desain sistem pemilu nasional.
" Democracy, governability, and unity Itu ketiganya adalah hal-hal yang sulit dipadukan. Banyak negara mengalaminya dengan kegagalan. So far Kami sudah sukses, sekarang hanya perlu memperkuat setiap aspek yang telah disebutkan," kata Bima.
Dia menyebutkan bahwa orientasi dari kebijakan politik nasional di masa depan perlu memperhitungkan latar belakang serta hambatan terkini. Ini sangat diperlukan agar dapat mendorong tercapainya tujuan utama yaitu menjadikan Indonesia sebagai negara emas pada tahun 2045 dan berusaha menjadi salah satu lima negara dengan perekonomian terbesar di dunia.
Karenanya, penilaian atas sistem pemilihan umum saat ini penting untuk dikerjakan supaya sesuai dengan sasaran jangka panjang negara tersebut. "Dimensi sekarang sudah berbeda, kita berada pada titik pertemuan jalur, (kitalah yang harus menentukan) sistem apa yang compatible "dengan tujuan yang telah kita sepakati sebelumnya," tutupnya.