WAMENA - Komisi II DPR RI sebagai Panja untuk Daerah Otonomi Baru (DOB) telah memulai penyelidikan tentang berbagai masalah yang timbul dengan melakukan kunjungan ke empat daerah yaitu Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Barat Daya. Tujuan utamanya adalah agar percepatan pembangunan dapat dicapai sesuai harapan.
Ketua Tim Komisi II DPR RI Giri Ramanda N Kiemas, SE. MM mengemukakan bahwa tujuan pembangunan saat ini adalah agar gedung-gedung seperti kantor Gubernur, Kantor DPRP, serta Kantor MRP di Papua Pegunungan dapat segera diproses dan dituntaskan oleh pemerintah pusat karena ketiganya memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Kini kami berkunjung ke Wamena guna mengidentifikasi permasalahan yang ada serta menemukan solusi-solusi yang lebih efisien sehingga pengembangan cepat ini dapat secepat mungkin direalisasikan," jelasnya saat berada di Wamena pada hari Sabtu (17/5).
Komisi II DPR RI menginginkan agar dalam jangka waktu tiga tahun semua bisa diwujudkan. Kalau memang harus terlambat, nantinya jangan memakan waktu yang terlalu lama juga, tidak ada masalah yang tak bisa di selesaikan kalau kita bicara dan membangun komunikasi bersama dan diharapkan secepatnya bisa mendapatkan solusinya.
"Harapan kami adalah agar konstruksi untuk kantor Gubernur, DPRP, serta MRP Papua Pegunungan segera dimulai, dan masalah-masalah terkait DOB baru di wilayah tersebut dapat terselesaikan dengan baik," ungkap Giri Ramanda.
Selama berkaitan dengan harapan perubahan wilayah DOB yang sudah disambut baik oleh Gubernur, Ketua DPRP, serta Ketua MRP Papua Pegunungan, hal tersebut pastinya akan jadi bagian penting untuk dipertimbangkan dan diteliti lebih lanjut oleh Komisi II DPR RI beserta Kementerian Dalam Negeri.
"Kami berencana mengumpulkan data tentang wilayah-wilayah dengan otonomi terbaru yang ada di Indonesia. Untuk kasus Papua, peraturannya spesial yaitu Undang-Undang Otonomi Khusus sehingga studi yang dilakukan oleh Kemendagri dapat diselesaikan lebih cepat," jelasnya.
Giri pun menyebut bahwa Komisi II DPR RI kini tengah bersemangat dalam proses inventarisasi DOB di seluruh tanah air, termasuk wilayah Papua. Tentu saja hal ini bakal dipertimbangkan sebagai bahan guna mengusulkan ke pemerintah pusat agar dapat melanjutkan penyelesaian permasalahan tersebut.
"Harapan kami terletak pada adanya sinergi antara pemerintah daerah untuk mengkomunikasikan aspirasi tersebut. Selain itu, harus disesuaikan juga dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri sehingga usulan dari rakyat dapat dipertimbangkan kembali oleh pemerintah pusat," demikian ia menutup pembicaraan. (jo/wen)
Layanan Berlangganan Surat Kabar Cendrawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
TEMUKAN LANJUTANNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/LIBURAN Mei 2025