LIBURAN Mei 2025 , Jakarta - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi memberikan komentarnya terkait tuntutan dari asosiasi driver ojek online ( ojol ) masalah pengurangan diskon aplikator sebesar 10 persen. Sebagai pihak berwenang, Dudy menyatakan bahwa dia dapat memperbaharui aturan guna menyesuaikan dengan kebutuhan tersebut.
Namun, ia juga ingin mewadahi aspirasi perusahaan layanan transportasi daring atau aplikator. Menurut dia, aspirasi dari perusahaan aplikator ojol harus diserap demi menjaga keberlanjutan ekosistem transportasi online.
"Bisakah (komisi yang dipotong) dikurangi? Jika saya tak mempertimbangkan keberlanjutan, mungkin hal itu dapat dilakukan," ujar Dudy saat menghadiri sebuah diskusi bersama pihak aplikasi di Jakarta Pusat pada hari Senin, tanggal 19 Mei 2025. Ia menyatakan bahwa merumuskan peraturan baru untuk pengurangan komisi driver ojek online hingga mencapai angka sepuluh persen bukanlah suatu tantangan besar. "Namun, seakan-akan kurang bijaksana jika kita tidak mau mendengarkan semua masukan," tuturnya.
Dalam pertemuan sebelumnya, Muhammad Rafi Assagaf dari Maxim Indonesia yang menjabat sebagai Specialis Hubungan Pemerintah mengungkapkan bahwa penurunan komisi menjadi 10% dapat mempengaruhi sistem transportasi daring.
Pasalnya, potongan komisi yang selama ini ditetapkan sebesar 20 persen, salah satunya dimanfaatkan untuk inovasi dan mengembangkan teknologi. “Maxim perlu terus berkembang. Goal -nya, kesejahteraan mitra,” ujarnya.
Kepala Urusan Publik Grab Indonesia Tirza R Munusamy menyatakan Grab Selalu taat terhadap aturan yang ditetapkan oleh pemerintah serta tak pernah mengurangi tarif mitra driver di atas 20 persen. Dia membantahkan tuduhan dari organisasi para sopir ojek online tentang pemotongan biaya komisi yang melampaui batas 20 persen tersebut.
Tirza pun menyebutkan bahwa komisi senilai 20% tersebut dialokasikan untuk keperluan pengembangan teknologi. Tambahan pula, dana ini dipakai untuk menjamin keamanan dengan memberikan perlindungan asuransi kepada para mitra sopir dan penumpang. Alokasi lain dari biaya tersebut adalah dalam rangka mendukung program bantuan operasional bagi driver OJOL. "Sebagai contoh, pergantian minyak mesin atau perawatan ban. Hal ini bertujuan untuk membantu mengurangi beban finansial pada mitra kami setiap harinya," jelas Tirza.
Sementara itu, Presiden Gojek Catherine Hindra Sutjahyo dari Indonesia menyebutkan bahwa penurunan komisi hingga 10% malah bisa merugikan para mitra pengemudi. Hal ini dikarenakan sebagian besar dari komisi 20% yang biasanya ditarik saat ini digunakan untuk promosi. Strategi tersebut merupakan cara perusahaan meningkatkan aktivitas belanja oleh pelanggan.
Karena itu, bila potongan komisi turun menjadi 10 persen, transaksi diperkirakan bakal berkurang. “Kalau jumlah transaksi berkurang, kami takut, berdasarkan uji coba kami, itu (pendapatan mitra pengemudi) akan berkurang lebih curam ketimbang kenaikan pendapatan secara per transaksi,” katanya.
Serikat pekerja ojek online berencana melakukan protes dengan menuntut penurunan biaya komisi menjadi 10% pada demonstrasi hari ini, Selasa, 20 Mei 2025. Lily Pujiati, ketua Serikat Pekerja Angkutan Umum Indonesia (SPAI), menyampaikan bahwa tuntutan tersebut muncul lantaran beberapa perusahaan aplikasi telah melanggar regulasi pemerintah serta mereduksi pendapatan mitra melebihi batas 20%. Ia juga mencatat adanya kasus di mana sebagian besar keuntungan justru dirampok oleh sistem, bahkan sampai 70%, dari hasil kerja para sopir.
Ketua Umum Garda Indonesia Igun Wicaksono mengatakan aksi unjuk rasa itu akan diikuti ribuan ojol dari berbagai daerah, seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Cirebon, Bandung, Cikampek, Karawang, Banten Raya, Palembang, hingga Lampung. Aksi unjuk rasa akan terkonsentrasi di Istana Merdeka, Kementerian Perhubungan, dan DPR RI. Menurut dia, aksi serupa juga akan digelar serentak di kota-kota lain.
Selain berunjuk rasa, Garda Indonesia maupun asosiasi ojol lainnya akan memastikan aplikasi atau offbid Secara bersamaan. Oleh karena itu, setiap pesanan yang dilakukan melalui aplikasi pada tanggal 20 Mei 2025 dipastikan tidak akan berjalan dengan normal. "Kami mengharapkan masyarakat dapat memahaminya dan merespon sesuai dengan kebijakan ini." offbid Ini dijadikan sebagai pengalaman bagi para praktisi yang melanggar peraturan," katanya.