LENGSANA MEI 2025, KABUPATEN BANDUNG - Sektor UMKM di Indonesia kini berperan sebagai tulang punggung ekonomi negara, sebab telah menyediakan lapangan pekerjaan bagi lebih dari 97% penduduk yang bekerja secara nasional.
Lebih lanjut, melalui kehadiran program Makan Bergizi (MBG), partisipasi sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam jaringan pasokan semakin diperkuat untuk mendukung kesuksesan dari program penting pemerintah itu.
Bukan hanya itu saja, demi memperbaiki efisiensi kerja, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman juga menggarisbawahi kebutuhan adanya campur tangan pemerintah dalam menyediakan jaminan sosial tenaga kerja sebagai bentuk perlindungan kepada pelaku usaha UMKM.
"Sistem jaminan sosial di bidang tenaga kerja amatlah vital bagi para karyawan yang berpartisipasi agar semua dapat dilindungi. Sebab, siapakah yang bisa mengetahui hal-hal tak terduga yang mungkin dialami oleh karyawan? Paling tidak mereka telah mendapatkan cakupan dan pemberian kepastian tentang perlindungan sosial yang memberi rasa aman buat mereka," tandasnya.
Dalam upaya menjalankan komitmennya itu, selama acara uji coba SPPG Ramah UMKM yang berlangsung di Cileunyi, Kementerian UMKM bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan serta Badan Gizi Nasional (BGN), telah mendaftarkan tenaga kerja dari Unit Layanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dimiliki oleh Pondok Pesantren Yayasan Al-Kasyaf kedalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
Deputi Bidang Kepesertaan Program Khusus dan Keagenan BPJS Ketenagakerjaan, Ady Hendrata menyambut baik kolaborasi tersebut dan pihaknya juga menaruh perhatian besar terhadap perluasan kepesertaan pada sektor informal dan UMKM dalam skema perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Sampai saat ini, dari total 64,2 juta pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia, hanya sebesar 15,6% atau kira-kira 10 juta orang saja yang telah dilindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan.
Dengan mengikutsertakan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam program MBG, proyek ini tidak hanya berperan penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di tanah air lewat aspek nutrisi, tapi juga memberikan kesempatan bagi perekonomian rakyat untuk berkembang. Tugas tersebut tak semata-mata dilakukan oleh pusaran sentra pengambilan keputusan namun dimulai dari sawah-sawah petani, dapur rumahan, lapak-lapak penjaja pasarnya serta upaya-usaha para tenaga kerja skala mikro yang menjadi tulang punggung kelangsungan mereka sendiri. Di sinilas BPJS Ketenagakerjaan turut ambil bagian dengan tujuan jelas yaitu menjunjukkan komitmen nasional guna merawati seluruh anggota pekerja termasuk yang ada di balik layar dari ancam-ancam situasi sosial yang bisa saja timbul,” ungkap Ady.
Di samping penyerahan kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, acara tersebut juga menghasilkan pemberian manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan untuk 3 ahli waris dari pelaku usaha UMKM, yang secara keseluruhan bernilai hinggaRp722 juta.
Keuntungan yang ditawarkan meliputi bantuan keuangan pada saat meninggal, pensiun hari tua, serta beasiswa pendidikan untuk dua orang anak mulai dari Tk sampai perguruan tinggi.
"Saya percaya bahwa ketahanan pangan harus disokong oleh proteksi sosial di belakangnya, sebab hal ini tidak sekadar tentang perlindungan tetapi juga menyangkut keberlanjutan kehidupan masyarakat yang adil dan memastikan bahwa setiap jerih payah pekerja bangsa mendapat posisi yang sesuai dalam pembangunan negara," tambahnya.
Ady percaya bahwa kerjasama erat di antara pemerintah, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), bersama dengan BPJS Ketenagakerjaan bisa menciptakan lingkungan proteksi yang merata untuk semua tenaga kerja—mulai dari perkotaan sampai pedesaan, termasuk buruh industri besar maupun pemilik warung sederhana. Dengan demikian, visi tentang Indonesia berkelanjutan tanpa khawatir akan menjadi nyata.