FRAKSI RAKYAT Aliansi Mahasiswa Garut bersemayam dengan meriah di hadapan gedung DPRD Kabupaten Garut, menyelenggarakan protes publik yang mereka sebut sebagai titik kulminasi ketidakpuasan terhadap lembaga perwakilan dan eksekutif. Pelanggaran janji tentang forum diskusi yang tidak adil telah memicu demonstrasi ini, semakin melebarkan kesenjangan antara para pembuat kebijakan dan aspirasi kaum muda. Senin (02/6/2025).
Koordinator demonstrasi, Deni Wijaya Kusuma, dengan keras menegaskan bahwa kesabaran para mahasiswa sudah mencapai batasnya. Ia berkata, "Demonstrasi kali ini merupakan kumpulan dari semua rasa frustasi kita. Disediakan mimbar bebas pada jam 13:00 WIB seperti yang dipromosikan oleh para pemimpin, namun sampai pukul 14:30 WIB hal tersebut belum terwujud. Hal ini bukan sekadar masalah waktu; ini tentang komitmen dan etika seorang pemimpin yang melanggar janji-janjinya. Sangat tidak pantas dan sangat disayangkan!" ucap Deni sambil berdiri di antara keramaian orang-orang.
Aliansi Mahasiswa Garut memiliki tiga permintaan utama: Pertama, mengevaluasi dan menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan warga; Kedua, melakukan peremajaan cepat di Pasar Induk Garut karena keadaannya semakin memburuk; Ketiga, melaksanakan pemeriksaan komprehensif dan jujur atas performa 100 hari kerja dari Bupati dan Wakil Bupati Garut.
Menurut Deni, 100 hari awal ini sebaiknya dijadikan acuan untuk melihat kemajuan aktual dari seorang pemimpin, tidak semata-mata sebagai periode adaptasi. Dia berpendapat bahwa "seratus hari tersebut tak cuma berkaitan dengan proses pengenalan diri saja. Pemimpin itu perlu membuktikan gaya kepemimpinan mereka yang maju ke depan, bukannya hanya mempromosikan janji kosong terkait pekerjaan, kesehatan, serta pendidikan yang sampai saat ini masih belum secara menyeluruh dinikmati warganya di Garut." Komentarnya sangat tegas.
Kekesalan para pelajar makin memburuk melihat janji-janji yang sekarang tampak kosong. "Warga Garut masih belum sepenuhnya mendapat hak dan tanggung jawab mereka. Dimana wujud dari janji tersebut?" tanya Deni, menunjukkan kekhawatiran besar tentang niat pihak berwenang setempat.
Berdasarkan alasan tersebut, Aliansi Mahasiswa Garut mengharapkan permohonan maaf formal dari lembaga perundangan dan pelaksana negara terkait dengan penyangkalan kebebasan podium. Selain itu, mereka juga mencurigai niat serius anggota parlemen dan pemimpin setempat untuk merespons harapan dan kemauan masyarakat yang sudah beberapa kali dinyatakan.
"Aksi demonstrasi hari ini merupakan ungkapan ketidakpuasan kami yang mendalam. Kita akan tetap mengawasi sampai sejauhmana legislatif dan eksekutif merespons permintaan para pelajar," tambah Deni.
Selanjutnya, Aliansi Mahasiswa Garut dengan tegas mengumumkan bahwa pemimpin-pemimpin di Kabupaten Garut sedang berada dalam situasi yang disebut sebagai "krisis kepemimpinan". Istilah tersebut menunjukkan penurunan kepercayaan mahasiswa pada kapabilitas para pejabat untuk melaksanakan fungsi pemerintahan serta memenuhi harapan masyarakat. Tindakan ini merupakan indikator kuat bahwa mahasiswa tidak lagi pasif menghadapi tuduhan ketidakpedulian dan pernyataan janji kosong. ***
Bantu dukung Timnas Indonesia meraih mimpi ke Piala Dunia 2026. Ayo gabung nonton bareng tim kesayanganmu bertanding melawan China dan Jepang di halaman Pikiran Rakyat! Acara ini sudah dapat izin resmi dari Vision+.