Menurut dia, jika dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lain di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sleman menduduki peringkat teratas dalam hal meningkatkan kualitas layanan publik.
“Untuk di Provinsi DIY, Sleman telah menunjukkan kemajuan dibandingkan daerah lainnya,” ujar GKR Hemas usai melakukan rangkaian kunjungan ke beberapa titik layanan publik di Sleman.
Kedatangan GKR Hemas bersama dengan Staf Khusus DPD RI, RM Gusthilantika Marrel Suryokusumo atau yang biasa dikenal sebagai Mas Marrel, menjadi elemen penting dalam agenda reses untuk mengumpulkan masukan dari publik dan secara langsung memeriksa kualitas layanan pemerintahan setempat.
Pada kesempatan itu, mereka secara langsung mengamati ketiga titik penting berikut: Puskesmas Mlati II, Sekretariat Daerah Sleman, serta Mall Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Sleman.
Di Puskesmas Mlati II, GKR Hemas mengekspresikan penghargaannya terhadap standar layanan kesehatan yang telah memenuhi harapan publik dan berkinerja baik meski hanya pada tingkat fasilitas primer. Dia juga menekankan bahwa perlu ada peningkatan dalam hal bimbingan untuk wanita hamil melalui penyuluhan tentang betapa pentingnya ikut serta dalam program KB atau Keluarga Berencana.
Setelah meninggalkan puskesmas, diskusi dilanjutkan di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman. Di sana, dalam pertemuan dengan beberapa kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), GKR Hemas mendiskusikan secara detail tentang inovasi serta hambatan-hambatan yang dialami oleh Pemerintah Kabupaten Sleman saat menyelenggarakan layanan masyarakat.
Kedatangan terakhir adalah ke Mal Pelayanan Publik Sleman, tempat yang sekarang melambangkan penggabungan dan peningkatan efisiensi pelayanan di daerah setempat. Dalam bangunan bertingkat empat ini yang memiliki area seluas lebih dari 9.900 meter persegi, warga dapat menjangkau fasilitas dari 39 lembaga berbagai jenis layanan publik sebanyak 198 macam.
Bupati Sleman Harda Kiswaya mengatakan bahwa MPP ini sudah diperkenalkan sejak tahun 2019 sebagai bukti komitmennya Pemerintahan Kabupaten untuk menciptakan layanan publik yang jujur, dapat dipertanggungjawabkan, serta bermutu tinggi. "Melalui sarana baru tersebut, kita terus berusaha mengejar segala keperluan warga dengan cara yang praktis dan nyaman bagi para pemakai," tuturnya.
Tak hanya terpaku pada satu titik layanan, komitmen Pemkab Sleman juga tercermin dalam layanan kesehatan yang tersebar luas. Saat ini terdapat 25 puskesmas aktif di Sleman, dengan 10 di antaranya sudah dilengkapi fasilitas rawat inap. Di samping itu, 71 puskesmas pembantu tersebar di berbagai wilayah untuk menjangkau masyarakat hingga pelosok.
Berdasarkan informasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), kabupaten Sleman mendapat peringkat "sangat baik" pada indeks pelayanan publik nasional. Hal ini semakin menguatkan pandangan GKR Hemas yang menyatakan bahwa Sleman merupakan teladan sukses dalam manajemen layanan publik di skala lokal.
Dengan kerjasama antara pemerintah kabupaten dan nasional, ditambah dengan peningkatan fasilitas yang berkelanjutan, Sleman saat ini menggambarkan layanan masyarakat ideal di Indonesia—canggih, peka, dan merata. ***