PR JABAR – Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) menyerukan konsolidasi nasional yang digelar pada Senin, 25 Agustus 2025. Aksi ini bertajuk “Adili Pengkhianat Rakyat” dan ditujukan sebagai bentuk perlawanan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang dinilai semakin jauh dari amanat rakyat. BEM UI menilai DPR telah melupakan kepentingan publik di tengah kondisi ekonomi yang semakin tertekan.
Kritik BEM UI terhadap DPR dan Elite Politik
BEM UI menyoroti gaji dan fasilitas mewah anggota DPR yang terus meningkat. Tunjangan rumah anggota DPR diketahui mencapai Rp 50 juta per bulan, sementara jika digabungkan dengan gaji pokok dan tunjangan lain, total penghasilan bisa melampaui Rp 100 juta. Menurut mahasiswa, kondisi ini menunjukkan DPR tidak memiliki empati terhadap rakyat yang sedang berjuang menghadapi krisis ekonomi.
Dalam pernyataan resminya, BEM UI menilai DPR justru berubah menjadi simbol pengkhianatan. Alih-alih memperjuangkan kepentingan rakyat, lembaga legislatif itu lebih fokus pada kenyamanan para anggotanya. Hal ini dinilai menambah jarak antara wakil rakyat dan masyarakat yang diwakilinya.
Ajakan Konsolidasi Nasional di Kampus UI
Sebagai bentuk protes, BEM UI mengajak seluruh mahasiswa untuk menghadiri konsolidasi nasional di kampus Universitas Indonesia, Depok, pada 25 Agustus 2025 pukul 17.00 WIB. Acara ini digelar secara langsung di lokasi, namun juga dapat diikuti secara daring melalui Zoom Meeting.
Dalam undangan resmi yang tersebar luas, BEM UI menggunakan tajuk “Satukan Gerakan, Adili Pengkhianat Rakyat!”. Ajakan tersebut menggambarkan pentingnya peran mahasiswa untuk menyatukan kekuatan melawan ketidakadilan dan kebijakan yang dianggap merugikan rakyat.
Respons Publik dan Gerakan Mahasiswa Lain
Di berbagai platform media sosial, muncul seruan untuk melakukan demonstrasi ke DPR pada hari yang sama. Namun, beberapa kelompok mahasiswa dari BEM SI Kerakyatan dan organisasi buruh menyatakan tidak akan ikut serta karena menilai ajakan tersebut tidak jelas siapa pemelopornya. Meski begitu, konsolidasi BEM UI tetap dipandang sebagai salah satu aksi penting yang dapat menjadi pemicu gerakan mahasiswa secara nasional.
Akar Masalah dan Isu yang Mendorong Gerakan
Tuntutan mahasiswa bukan hanya soal transparansi anggaran DPR, tetapi juga menyangkut berbagai kebijakan yang dinilai tidak berpihak pada masyarakat. Isu terkait kenaikan harga kebutuhan pokok, melemahnya daya beli, hingga kebijakan pajak yang dianggap membebani rakyat kecil, menjadi bahan bakar kemarahan publik.
Selain itu, muncul kritik terhadap peran elite politik yang dianggap lebih sibuk mengurus kepentingan pribadi dan partai dibanding memperjuangkan kesejahteraan rakyat. BEM UI menilai kondisi ini berbahaya karena bisa memicu ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga negara.
Konsolidasi sebagai Simbol Perlawanan
Konsolidasi nasional yang digelar BEM UI dipandang bukan hanya sebagai forum diskusi, tetapi juga sebagai simbol perlawanan mahasiswa terhadap kebijakan yang tidak adil. Gerakan ini diharapkan dapat memperkuat solidaritas antar elemen bangsa agar tidak mudah dipecah belah.
Mahasiswa menegaskan bahwa suara rakyat tidak boleh diabaikan. Dengan konsolidasi ini, mereka ingin menunjukkan bahwa mahasiswa tetap menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan keadilan sosial dan menegakkan amanat konstitusi.